Perusahaan di Kotim Diminta Ikut Siaga Hadapi Ancaman Kekeringan
Rakhmad Jimmy
13 November 2026 20:43
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta ikut mengambil peran dalam mengantisipasi ancaman kekeringan dan krisis air bersih. Keterlibatan dunia usaha dinilai penting untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashamy, mengatakan penanganan kekeringan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah maupun satu instansi tertentu. Diperlukan dukungan berbagai pihak agar masyarakat tidak kembali mengalami kesulitan mendapatkan air bersih seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, perusahaan dapat berkontribusi melalui dukungan sarana dan prasarana, seperti penyediaan mobil tangki, bantuan distribusi air bersih hingga fasilitas pendukung lainnya.
“Semua pihak harus memperkuat kerja sama, mulai dari pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri hingga pemerintah kecamatan dan desa. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Kalau koordinasi sudah disiapkan sejak awal, penanganan di lapangan akan lebih cepat dan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujarnya, Rabu 11 November 2026.
Eddy menilai, pengalaman menghadapi kekeringan sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem penanganan bencana di daerah. Apalagi, prakiraan BMKG mengenai kemungkinan musim hujan yang lebih pendek dan potensi kondisi panas lebih kuat perlu menjadi perhatian bersama.
Ia juga meminta pemerintah daerah mulai memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Dengan pemetaan tersebut, distribusi bantuan dapat dipersiapkan lebih awal dan tidak hanya dilakukan setelah masyarakat mengalami kesulitan.
Selain persoalan air bersih, kesiapsiagaan menghadapi kekeringan juga berkaitan dengan upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebab, kondisi cuaca panas dan terbatasnya curah hujan dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.
Karena itu, Eddy berharap perusahaan, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen bersama dalam membangun pola penanganan yang terencana dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, kesiapan menghadapi bencana harus dilakukan sebelum kondisi darurat terjadi. Dengan demikian, kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi meskipun daerah kembali menghadapi musim kemarau.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
