Pemilik Lahan Desa Patai Ingin Tinggalkan Koperasi Cempaga Perkasa, Pilih Kelola Mandiri

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Ketidakpuasan terhadap pengelolaan Koperasi Cempaga Perkasa mendorong sejumlah pemilik lahan di Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menyatakan keinginan untuk mengakhiri keanggotaan mereka. Warga bahkan berencana membentuk kelompok tani agar pengelolaan lahan kemitraan dapat dilakukan secara mandiri.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam mediasi yang difasilitasi pemerintah desa dan kecamatan pada Kamis (12/11/2026). Dalam pertemuan itu, perwakilan pemilik lahan menyampaikan sejumlah keberatan, mulai dari transparansi keuangan koperasi hingga kejelasan status keanggotaan dan hak atas lahan kemitraan perkebunan kelapa sawit.

Melalui kuasa warga, Suparman, para pemilik lahan meminta pengurus koperasi membuka laporan keuangan secara menyeluruh. Mereka ingin mengetahui secara terperinci sumber pendapatan, penggunaan anggaran, serta berbagai pengeluaran yang dibebankan kepada koperasi.

“Kami minta pengurus membuka secara jelas seluruh pendapatan dan pengeluaran agar dapat diketahui anggota maupun masyarakat pemilik lahan,” kata Suparman.

Baca Juga:

Kisruh Koperasi Cempaga Perkasa Berujung Mediasi, Pemerintah Turun Tangan

Ia juga mempertanyakan laporan keuangan koperasi yang disebut mencatat total pendapatan sekitar Rp2,9 miliar. Menurutnya, sejumlah pos pengeluaran perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk insentif, kegiatan sekretaris, pembayaran kepada pihak ketiga, serta biaya operasional koperasi.

Selain persoalan keuangan, Suparman menyoroti kejelasan status keanggotaan masyarakat yang telah menyerahkan tanah untuk kepentingan kemitraan perkebunan. Ia meminta persoalan tersebut ditelusuri berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Para pemilik lahan juga meminta pemerintah daerah bersama Polres Kotim mempertimbangkan penundaan aktivitas operasional koperasi hingga persoalan hak masyarakat dan tata kelola diselesaikan secara transparan.

Baca Juga:

Polsek Jaya Karya Bekuk Pria Diduga Bandar Sabu

“Kami pemilik lahan meminta pemerintah daerah bersama Polres Kotim mempertimbangkan penundaan aktivitas operasional koperasi sampai persoalan hak dan pengelolaan diselesaikan secara transparan,” ujarnya.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah status lahan kemitraan. Warga meminta kejelasan terhadap bidang tanah yang disebut masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan lain maupun lahan yang disebut telah disita Agrinas.

Suparman berharap persoalan tersebut dapat dibawa ke tingkat Pemerintah Kabupaten Kotim agar dibahas bersama seluruh pihak terkait. Jika tidak ditemukan penyelesaian, masyarakat menyatakan akan mempertimbangkan langkah pelaporan resmi kepada kepolisian.

Baca Juga:

Kebakaran Rumah Milik Warga Terjadi di Mentaya Permai Sampit

Ia menegaskan, seluruh keberatan yang disampaikan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen, data, dan ketentuan hukum yang berlaku. Di tengah proses tersebut, warga juga diminta tetap menahan diri agar tidak terjadi tindakan yang berpotensi memicu konflik di lapangan.

Sementara itu, salah satu pemilik lahan, Sahil, menegaskan bahwa aspirasi utama masyarakat adalah keluar dari keterikatan dengan Koperasi Cempaga Perkasa. Warga, kata dia, ingin membentuk kelompok tani sendiri untuk mengelola lahan yang menjadi hak mereka.

“Kami itu mau keluar dan membentuk kelompok tani dari lahan-lahan kami. Jadi, tidak terikat lagi dengan koperasi,” tegas Sahil setelah mediasi.

Baca Juga:

Bantu Evakuasi Helikopter TNI AD di Seruyan, Kompol Masriwiyono Raih Penghargaan Kapolri

Ia menyebutkan, lahan yang menjadi bagian dari kemitraan tersebut awalnya memiliki luas sekitar 1.500 hektare dengan jumlah anggota kurang lebih 300 orang.

Menurut Sahil, tawaran yang disampaikan pihak koperasi dalam mediasi belum menjawab aspirasi pemilik lahan. Sebab, masyarakat menginginkan perubahan pola pengelolaan, bukan sekadar pembahasan yang tetap menempatkan mereka dalam keterikatan dengan koperasi.

“Apa yang ditawarkan koperasi tidak jelas dan tidak menyambung dengan apa yang kami inginkan. Kami mau keluar dari koperasi itu, tetapi koperasi mau masuk ke situ. Bagaimana lahan itu ke depannya, biar kami yang urus,” ujarnya.

Sahil mengatakan, warga kini menunggu hasil pembahasan dan kesepakatan Pemerintah Kabupaten Kotim sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang mempertimbangkan aspirasi serta hak para pemilik lahan.

“Sekarang tinggal menunggu hasil kesepakatan Pemkab Kotim. Untuk langkah selanjutnya, kami menunggu kuasa hukum kami memberikan jawaban,” pungkasnya.

Keinginan warga untuk keluar dari koperasi dan membentuk kelompok tani mandiri menjadi salah satu persoalan utama yang perlu dijawab dalam penyelesaian polemik tersebut. Di sisi lain, kejelasan status keanggotaan, laporan keuangan, dan legalitas pengelolaan lahan masih membutuhkan penelusuran serta penjelasan dari pihak-pihak terkait.

Penulis: Nardi
Editor: Andrian