Kisruh Koperasi Cempaga Perkasa Berujung Mediasi, Pemerintah Turun Tangan

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Polemik pengelolaan Koperasi Cempaga Perkasa di Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), memasuki babak mediasi. Ketidakpuasan terhadap pengelolaan koperasi mendorong sejumlah anggota menyatakan keinginan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan.

Merespons persoalan tersebut, Pemerintah Desa Patai bersama Pemerintah Kecamatan Cempaga memfasilitasi musyawarah yang mempertemukan pihak-pihak terkait pada Kamis (12/11/2026). Pertemuan ini diharapkan menjadi ruang dialog untuk mencari penyelesaian atas persoalan yang berkembang.

Musyawarah tersebut dihadiri Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim Muslih, Camat Cempaga Agustiawany, Kepala Desa Patai Hendrik, unsur Polres Kotim, Dewan Adat Dayak (DAD), kuasa pemilik lahan, pengurus koperasi, pihak perusahaan, serta perwakilan masyarakat.

Kepala DKUKMPP Kotim, Muslih, mengapresiasi langkah pemerintah desa dan kecamatan yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Suparman perlu didengarkan secara terbuka dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak.

Baca Juga:

Pemilik Lahan Desa Patai Ingin Tinggalkan Koperasi Cempaga Perkasa, Pilih Kelola Mandiri

Ia menilai kehadiran perwakilan masyarakat dan pengurus Koperasi Cempaga Perkasa dalam satu forum menjadi kesempatan untuk mengurai persoalan melalui komunikasi langsung.

“Terima kasih kepada masyarakat atas kesabarannya. Kita mendengar dari masyarakat melalui Pak Suparman dan dari Koperasi Cempaga Perkasa. Karena kedua sisi sudah hadir, maka bisa disampaikan pertanyaan, harapan dan tanggapan,” ujarnya.

Muslih menegaskan, pemerintah daerah hadir dalam kapasitas sebagai mediator untuk menjembatani kepentingan para pihak. Ia berharap pembahasan tidak berhenti pada perdebatan mengenai persoalan masa lalu, tetapi diarahkan pada langkah penyelesaian yang dapat dijalankan ke depan.

Baca Juga:

Polsek Jaya Karya Bekuk Pria Diduga Bandar Sabu

“Kita mencari solusi ke depannya, bukan solusi ke belakang. Saya hadir sebagai mediator,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Patai, Hendrik, mengatakan musyawarah tersebut bukan forum untuk menentukan siapa yang benar atau salah. Pemerintah desa, kata dia, berkewajiban memfasilitasi aspirasi masyarakat agar setiap persoalan memperoleh ruang penyelesaian.

Ia meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan kepentingan bersama. Menurutnya, perbedaan pandangan terkait pengelolaan koperasi tidak seharusnya berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

Baca Juga:

Kebakaran Rumah Milik Warga Terjadi di Mentaya Permai Sampit

“Kita tidak mau fokus melihat ke belakang lagi, tetapi melihat ke depan untuk mencari titik terang dan solusi. Jangan sampai muncul riak-riak di lapangan yang membuat situasi kamtibmas tidak kondusif,” ujarnya.

Hendrik juga mengingatkan peserta agar menjaga ketertiban selama proses musyawarah berlangsung. Setiap pihak diminta menyampaikan pendapat dengan kepala dingin serta menghormati pandangan pihak lain.

Ia bahkan menegaskan pertemuan dapat dihentikan apabila suasana tidak lagi kondusif. Pemerintah desa berharap dialog tersebut menghasilkan jalan keluar yang dapat diterima bersama.

Baca Juga:

Bantu Evakuasi Helikopter TNI AD di Seruyan, Kompol Masriwiyono Raih Penghargaan Kapolri

Camat Cempaga, Agustiawany, menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan juga mengambil peran sebagai fasilitator komunikasi. Ia menegaskan pemerintah tidak datang untuk memberikan vonis ataupun mengambil keputusan secara sepihak.

“Kita bersaudara, kita sama-sama warga Patai. Seperti yang disampaikan kepala desa, pemerintah memfasilitasi ini sebagai bentuk tanggung jawab kita. Kita di sini mencari solusi terbaik,” katanya.

Menurut Agustiawany, penyelesaian melalui musyawarah penting dilakukan untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Karena itu, seluruh aspirasi, baik dari pemilik lahan, pengurus koperasi maupun pihak perusahaan, perlu didengar secara berimbang.

Polemik Koperasi Cempaga Perkasa sebelumnya mencuat setelah Suparman bersama sejumlah pemilik lahan menyatakan keberatan terhadap hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar di Sampit pada Sabtu (31/10/2026).

Mereka menilai pelaksanaan RAT tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Agenda yang semula disebut membahas pertanggungjawaban pengurus disebut berkembang hingga pemilihan kepengurusan baru.

Penolakan tersebut kemudian dibahas dalam pertemuan tersendiri di Desa Patai yang dihadiri 85 orang. Pertemuan itu menghasilkan sembilan poin kesepakatan, termasuk penunjukan Suparman sebagai perwakilan pemilik lahan untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mereka.

Kini, mediasi yang difasilitasi pemerintah menjadi salah satu upaya untuk meredakan ketegangan. Namun, penyelesaian polemik tersebut masih membutuhkan keterbukaan seluruh pihak, terutama dalam menjawab keberatan anggota terkait tata kelola koperasi dan pengelolaan lahan kemitraan.

Penulis: Nardi
Editor: Andrian