Pemprov Pacu Hilirisasi SDA untuk Lonjakkan PDRB
Intim News
21 November 2025 14:52
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan arah pembangunan ekonomi daerah tidak lagi bertumpu pada eksploitasi bahan mentah. Transformasi menuju hilirisasi sumber daya alam dan penguatan infrastruktur dipastikan menjadi fokus utama dalam Rapat Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Rakonreg PDRB) Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalteng. 21 November 2025.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, yang mewakili pemerintah provinsi dalam forum itu, menyebut bahwa arah pembangunan ke depan harus berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak ingin angka pertumbuhan ekonomi hanya menjadi statistik yang membanggakan, tetapi meninggalkan ketimpangan sosial.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas hanya dapat tercapai jika kebijakan ekonomi, fiskal, dan pembangunan infrastruktur berjalan selaras dan berpihak pada pemerataan. Karena itu, daerah harus memastikan pembangunan tidak hanya fokus di pusat pertumbuhan, tetapi merata di seluruh kabupaten dan kota.
Kinerja ekonomi Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif. Pada 2023 ekonomi tumbuh 4,14 persen, meningkat menjadi 4,46 persen pada 2024, dan melesat ke 5,36 persen secara year-on-year pada triwulan III 2025. Herson menilai capaian ini menjadi sinyal optimisme, tetapi bukan ruang untuk berpuas diri.
Pemerintah pusat menargetkan Kalimantan Tengah tumbuh 5,60 persen pada 2025, meningkat menjadi 6,03 persen pada 2026, dan diharapkan mencapai 7,3 persen pada 2029. Angka tersebut bagian dari kontribusi daerah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.
Meski demikian, Herson mengingatkan bahwa perekonomian Kalteng masih dikuasai industri ekstraktif. Struktur ekonomi yang didominasi brown economy membuat daerah rentan terhadap fluktuasi komoditas global, sehingga perlu transformasi menuju green economy berbasis nilai tambah.
Hilirisasi dinilai menjadi kunci. Dengan mendorong industri pengolahan dan memperkuat konektivitas antarwilayah, sumber daya alam Kalteng tidak lagi keluar dalam bentuk mentah, tetapi sebagai produk siap industri yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Kebijakan ini juga diharapkan menyerap tenaga kerja dan membentuk pusat ekonomi baru.
Selain hilirisasi, pemerintah memberi perhatian besar pada penguatan sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan rakyat. Tiga sektor ini dipandang sebagai fondasi ekonomi kerakyatan yang menjaga daya tahan ekonomi ketika sektor komoditas terguncang.
Pemerintah daerah juga menekankan peningkatan tata kelola perizinan usaha yang transparan dan efisien. Investasi, kata Herson, hanya akan datang jika kepastian regulasi dan kualitas pelayanan pemerintah berjalan baik. Kejelasan prosedur dinilai sama pentingnya dengan insentif ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Herson menyoroti pentingnya kapasitas fiskal daerah. Efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa menghambat agenda pembangunan strategis. Daerah diminta jeli menentukan prioritas agar belanja publik menyasar sektor produktif.
Ia juga menegaskan perlunya penguatan sinergi lintas pemerintahan. Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus berjalan harmoni agar kebijakan pembangunan tidak tumpang tindih. Sinkronisasi diyakini mampu mempercepat pelaksanaan proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut konkret, Pemprov meminta percepatan pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) di kabupaten yang belum membentuknya, termasuk Barito Utara, Katingan, Lamandau, Pulang Pisau, dan Seruyan. Kegiatan rapat koordinasi PPED juga diwajibkan segera dilakukan agar langkah pembangunan tidak menunggu terlalu lama.
Kick off pengadaan barang dan jasa direncanakan serentak di awal Januari 2026, memastikan tidak ada keterlambatan penyerapan anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah meyakini percepatan ini akan memperbesar dampak ekonomi mengingat realisasi APBD menjadi salah satu pendorong pertumbuhan daerah.
Forum Rakonreg kali ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan nasional, mulai dari BPS, Bappenas, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, hingga akademisi Universitas Palangka Raya. Kolaborasi lintas institusi diharapkan memperkaya arah kebijakan pembangunan Kalteng lima tahun ke depan.
Kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Kalteng dan Badan Pusat Statistik terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah. Keberadaan data yang akurat dinilai menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan.
Di akhir acara, Herson mengajak seluruh peserta rapat untuk berkomitmen menjaga keberlanjutan forum koordinasi pembangunan ekonomi daerah. “Yang kita bangun bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi keadilan ekonomi — agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya menutup.
