INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyalurkan bantuan keuangan kepada sembilan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Kalteng, dengan total anggaran sebesar Rp 6.361.725.000. Penyaluran dilakukan secara simbolis oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S. Ampung, dalam acara di Aula Jayang Tingang, Kamis (31/7/2025).
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan oleh Plt Sekda, ditegaskan bahwa sumber pendanaan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan sah, serta dana dari APBN atau APBD. Tahun ini, bantuan diberikan sebesar Rp 5.000 per suara sah, sesuai ketentuan yang berlaku. Sembilan partai penerima bantuan keuangan tersebut diantaranya yakni, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB, PAN, PKS, dan Perindo.
“Penyaluran dana ini harus mengacu pada Permendagri Nomor 36 dan Nomor 78, yang mengamanatkan agar dana diprioritaskan untuk pendidikan politik,” ujar Leo.
Ia menambahkan, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan literasi politik masyarakat dan mendukung pembangunan melalui mekanisme demokrasi. Leo juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.
“Ini bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga simbol sinergi antara eksekutif dan legislatif,” katanya.
Pemprov Kalteng, lanjut Leo, membuka ruang dialog dengan partai politik guna meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat di daerah.
Kepala Badan Kesbangpol Kalteng, Katma F. Dirun, dalam laporannya merinci alokasi bantuan untuk masing-masing partai, PDIP (320.645 suara sah): Rp 1.603.225.000, Golkar (212.643 suara): Rp 1.063.215.000, Gerindra (184.818 suara): Rp 924.090.000, Demokrat (130.362 suara): Rp 651.810.000, NasDem (119.699 suara): Rp 598.495.000, PKB (114.810 suara): Rp 574.050.000, PAN (99.495 suara): Rp 497.475.000, PKS (48.910 suara): Rp 244.550.000, Perindo (40.963 suara): Rp 204.815.000
Penyaluran ini diharapkan mendukung penguatan kelembagaan partai serta meningkatkan kualitas demokrasi di Kalteng.
Editor: Andrian
