INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025, Senin (28/7/2025).
Rakor tersebut berlangsung di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo. Ia hadir mewakili Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, serta membacakan sambutan tertulis dari gubernur.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya rakor ini sebagai forum evaluatif untuk memperkuat tata kelola anggaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan,” kata Edy membacakan sambutan gubernur.
Ia menambahkan, rakor ini bukan untuk mencari kesalahan atau menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai ruang bersama untuk evaluasi objektif, penyusunan solusi, dan percepatan pelaksanaan anggaran agar program pembangunan dapat tepat sasaran.
Wakil Gubernur Edy Pratowo juga menekankan pentingnya menjadikan rakor ini sebagai momen refleksi dan pembenahan tata kelola. Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya fokus pada pencapaian angka realisasi semata.
“Yang terpenting adalah menjamin kualitas belanja. Harus berdampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut, tahun 2025 merupakan fase awal dari pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur baru, sehingga semua organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bekerja lebih serius, cepat, dan tepat.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Akhmad Husain, dalam laporannya menyebutkan bahwa hingga 30 Juni 2025, realisasi keuangan APBD Provinsi Kalteng baru mencapai 21,88 persen dari total pagu Rp10,22 triliun.
Angka tersebut jauh dari target triwulan kedua yang ditetapkan sebesar 50 persen, sehingga terdapat deviasi sebesar 28,12 persen. Di tingkat kabupaten/kota, rata-rata realisasi keuangan tercatat 28,37 persen dari total pagu Rp24,64 triliun, dengan realisasi fisik sebesar 31,49 persen.
Menurut Akhmad, rendahnya capaian itu dipicu sejumlah kendala teknis dan administratif, seperti penyesuaian sistem katalog elektronik versi 6, efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, hingga hambatan teknis di lapangan.
“Beberapa perangkat daerah juga mengalami kendala karena perubahan regulasi dan sistem, yang berimbas pada keterlambatan pencairan dan pelaksanaan program prioritas,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur tetap mengapresiasi capaian OPD dan pemda yang menunjukkan kinerja baik. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus dibarengi dengan pelaksanaan program yang berkualitas dan berdampak.
Edy Pratowo juga menyoroti persoalan tunggakan pajak kendaraan dinas berpelat merah yang masih ditemukan di beberapa kabupaten/kota. Ia menilai hal tersebut sebagai ironi di tengah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemerintah harus memberi contoh dalam kepatuhan pajak, bukan menjadi bagian dari permasalahan,” tegasnya. Ia menyebut, pemprov akan membentuk Tim Terpadu untuk menertibkan pajak kendaraan, bea balik nama, pajak alat berat, dan pajak air permukaan.
Lebih lanjut, Edy menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis seperti cetak sawah, koperasi Merah Putih, dan pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal.
“Seluruh program tidak boleh hanya bersifat seremonial. Harus berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat,” pesannya.
Melalui rakor TEPRA ini, Pemprov Kalteng berharap terbangun koordinasi dan disiplin anggaran yang lebih kuat, serta komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkah, maju, dan sejahtera.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Plt. Sekda Leonard S. Ampung, para kepala OPD, bupati dan wali kota se-Kalteng, serta Tim TEPRA dari provinsi maupun kabupaten/kota.
(Redha/Maulana Kawit)