INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya kontribusi perusahaan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui pembelian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah setempat.
Upaya ini menjadi salah satu strategi untuk memaksimalkan potensi PAD yang hingga kini belum tergarap optimal.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menyebut potensi PAD dari sektor BBM di daerah ini mencapai Rp 3 triliun per tahun.
Namun, realisasinya hingga saat ini baru sekitar Rp 1,2 triliun, sehingga masih terdapat selisih lebih dari Rp 1,8 triliun yang bisa digarap jika seluruh perusahaan membeli BBM di Kalteng.
“Masih ada sekitar Rp 1,8 triliun yang bisa kita optimalkan kalau seluruh perusahaan membeli BBM di Kalteng,” ujar Edy saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Kalteng, Selasa pagi, 2 September 2025.
Ia menegaskan, komunikasi dengan perusahaan akan terus diperkuat agar kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan bagi kas daerah.
Menurut Edy, sejumlah perusahaan masih membeli BBM dari luar wilayah Kalteng, sehingga pendapatan daerah belum terserap maksimal.
“Padahal kalau mereka menggunakan BBM dari Kalteng, otomatis akan berdampak besar bagi pendapatan daerah kita,” tegasnya.
Pemprov Kalteng tengah melakukan inventarisasi perusahaan yang membeli BBM dari luar daerah sebagai langkah awal memastikan kepatuhan terhadap kebijakan lokal.
Edy berharap ke depan seluruh perusahaan dapat mematuhi aturan sehingga PAD dari sektor energi benar-benar optimal.
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, sebelumnya juga menekankan perlunya kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 12 Juni 2025.
Dalam arahannya, Agustiar meminta perusahaan tidak hanya membeli BBM di Kalteng, tetapi juga membayar gaji karyawan dan menabung di Bank Kalteng sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.
Selain itu, pajak alat berat yang digunakan perusahaan juga harus dibayarkan di daerah, mengingat fasilitas jalan dan sumber daya yang dimanfaatkan berasal dari Kalteng.
“Kontribusi perusahaan sangat menentukan. Dengan kebersamaan, kita bisa mengoptimalkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur.
Pemprov Kalteng menegaskan bahwa upaya ini tidak semata-mata untuk mengejar angka PAD, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kemandirian fiskal daerah.
Penulis: Redha | Editor: Andrian