Paripurna DPRD Murung Raya Bahas Pertanggungjawaban APBD, Fraksi Sampaikan Evaluasi
Intim News
5 Juni 2026 15:58
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan berbagai catatan dan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Masukan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar di Gedung DPRD Murung Raya, Jumat (5/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo. Hadir pula unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya, serta kepala organisasi perangkat daerah.
Agenda rapat berfokus pada penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sebelumnya diajukan pemerintah daerah. Setiap fraksi menyampaikan pandangan, evaluasi, serta sejumlah rekomendasi sebagai bagian dari pembahasan awal rancangan peraturan tersebut.
Secara umum, fraksi-fraksi DPRD mengapresiasi capaian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Meski demikian, DPRD menilai sejumlah aspek masih memerlukan pembenahan. Fraksi-fraksi menyoroti pentingnya meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran agar program pembangunan dapat direalisasikan sesuai target dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian. DPRD mendorong pemerintah daerah terus menggali potensi penerimaan baru tanpa membebani masyarakat, melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif dan peningkatan pelayanan publik.
Fraksi-fraksi juga meminta pemerintah memperkuat kualitas perencanaan program sehingga pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran dan mampu menekan terjadinya sisa anggaran yang besar pada akhir tahun.
Baca Juga:
Peningkatan kualitas pelayanan publik turut menjadi salah satu fokus pembahasan. DPRD menilai penggunaan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi.
Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, mengatakan pemandangan umum fraksi merupakan tahapan penting dalam proses pembahasan Raperda karena menjadi ruang bagi DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Menurut dia, masukan yang disampaikan fraksi-fraksi bertujuan memperkuat kualitas kebijakan pemerintah daerah, bukan sekadar memberikan kritik terhadap pelaksanaan APBD.
“Pemandangan umum fraksi menjadi ruang bagi DPRD untuk memberikan evaluasi dan masukan konstruktif terhadap pelaksanaan anggaran daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Dina.
Seluruh pandangan fraksi selanjutnya akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun jawaban resmi sebelum pembahasan Raperda dilanjutkan pada tahapan berikutnya.
DPRD berharap proses pembahasan berlangsung secara objektif, transparan, dan menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD menargetkan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berikutnya dapat semakin efisien, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Murung Raya.
Penulis : JMY/MAULANA K
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
