PAD Katingan Baru 57,79 Persen, Gerindra Minta Pemerintah Tingkatkan Kinerja

INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Katingan menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024.

Dalam laporan itu, realisasi PAD Katingan hanya mencapai 57,79 persen dari target yang telah ditetapkan.

Fraksi Gerindra menilai capaian tersebut sangat rendah dan menunjukkan lemahnya kemandirian fiskal daerah.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Genjadid Utomo, menyebutkan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih terlalu tinggi.

Baca Juga:

DPRD Katingan Minta Perusahaan Jangan Tunda Pembayaran THR

“Ini membuktikan bahwa kapasitas fiskal Katingan belum kuat. Pemerintah daerah harus segera ambil langkah konkret,” katanya saat rapat paripurna DPRD, Selasa, 22 Juli 2025.

Genjadid menilai masih banyak potensi PAD yang belum digarap maksimal, baik dari retribusi, pajak daerah, maupun pengelolaan aset.

Ia mengatakan, optimalisasi retribusi dan pajak harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Baca Juga:

Penambang Rakyat Butuh Kepastian Hukum, DPRD Katingan Minta Desa Usulkan WPR

“Retribusi daerah dan pajak daerah jangan dianggap remeh. Banyak daerah lain bisa maju karena dua sumber ini,” ujarnya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti pengelolaan aset milik daerah yang dianggap belum produktif.

Menurut mereka, aset yang mangkrak atau tidak terkelola baik hanya menjadi beban daerah.

Baca Juga:

Tambang Rakyat Ditertibkan, DPRD Katingan Tuntut Solusi untuk Warga

“Kalau aset daerah bisa dimanfaatkan dengan benar, PAD akan meningkat secara signifikan,” tambahnya.

Selain itu, Genjadid meminta agar sistem administrasi pendapatan daerah dibenahi.

Ia juga menyarankan peningkatan kapasitas aparatur pengelola PAD agar lebih profesional dan efektif.

Baca Juga:

Antisipasi Lonjakan Harga, DPRD Katingan Minta Pengawasan Sembako Diperketat

“Pemanfaatan teknologi juga penting untuk mempercepat proses dan memperkecil kebocoran,” ucapnya.

Fraksi Gerindra mendorong adanya inovasi dalam sistem pemungutan, pelaporan, dan pengawasan pendapatan daerah.

Mereka menegaskan bahwa penguatan PAD adalah kunci untuk melepaskan diri dari ketergantungan pusat.

“Kalau fiskal daerah kuat, pembangunan dan layanan masyarakat bisa lebih mandiri,” tutup Genjadid.

Editor : Maulana Kawit