Muhlis Tekankan Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan
Intim News
1 Oktober 2025 20:30
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH — Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Drs. Muhlis, menegaskan pentingnya peran masyarakat adat sebagai motor penggerak investasi berkeadilan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Simposium Nasional Masyarakat Adat digelar di Balai Antang, Muara Teweh, (1/10/2025).
Menurut Muhlis, masyarakat adat tidak sekadar penjaga budaya, melainkan juga aktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan investasi daerah, khususnya di Barito Utara.
“Dari momentum ini harapannya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat adat sehingga mampu bersaing dan berkolaborasi dengan dunia usaha dan investor secara sejajar dan bermartabat,” ujar Muhlis saat membuka acara.
Sekda menekankan bahwa pembangunan yang inklusif membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat adat, agar manfaatnya dirasakan secara merata.
Dalam simposium tersebut, berbagai sesi diskusi dan lokakarya digelar untuk meningkatkan kapasitas berpikir masyarakat adat dalam menghadapi tantangan pembangunan dan investasi.
Muhlis menambahkan, pemerintah daerah menaruh perhatian besar terhadap pemberdayaan masyarakat adat sebagai bagian dari strategi pembangunan lokal yang berkelanjutan.
Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk menciptakan investasi yang terarah dan bermanfaat luas.
Sekda juga menyoroti pentingnya pendidikan, pelatihan, dan penguatan kapasitas masyarakat adat agar dapat berperan aktif dalam proyek pembangunan dan peluang ekonomi.
Lebih lanjut, Muhlis menegaskan bahwa pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan investasi dapat mencegah konflik sosial dan memastikan pembangunan berjalan adil.
Dalam kesempatan berbeda, Rabu (1/10/2025), Muhlis menilai simposium tersebut sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas berpikir masyarakat luas.
“Simposium menekankan perlunya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku usaha. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan investasi yang terarah dan memberikan manfaat luas bagi semua pihak,” ujarnya.
DPRD Barito Utara dan instansi terkait diharapkan mendukung tindak lanjut simposium melalui program-program pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat adat.
Muhlis juga menekankan perlunya dokumentasi dan evaluasi hasil simposium agar rekomendasi dapat diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.
Simposium ini dihadiri tokoh adat, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan pemerintah daerah, menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong pembangunan inklusif.
Dengan adanya simposium, diharapkan masyarakat adat Barito Utara semakin berdaya, mampu berpartisipasi aktif dalam investasi dan pembangunan, serta menjaga nilai budaya sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi.
(SHP/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
