INTIMNEWS.COM, KUALA PEMBUANG – Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan kini memiliki pedoman teknis yang lebih jelas. Pemerintah Kabupaten Seruyan menyosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 Tahun 2026 sebagai acuan dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Sosialisasi berlangsung di Gedung Serba Guna Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut dibuka Kepala Bagian Hukum Setda Seruyan, Imanuel, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Seruyan, Rusdi Hidayat.
Perbup tersebut menjadi aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah mengatur mekanisme yang harus ditempuh agar keberadaan masyarakat hukum adat memperoleh pengakuan secara resmi.
Imanuel mengatakan, sosialisasi ini penting untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak mengenai prosedur pengakuan masyarakat hukum adat. Menurutnya, pengakuan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum atas keberadaan, hak tradisional, dan kelembagaan adat.
“Pemerintah daerah berupaya mendorong pemahaman bersama mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kami ingin memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan, hak-hak tradisional, serta kelembagaan adat di Kabupaten Seruyan,” ujar Imanuel.
Dalam aturan tersebut, pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan melalui sejumlah tahapan. Prosesnya dimulai dari pengusulan, dilanjutkan identifikasi, verifikasi dan validasi, pemberian rekomendasi, hingga penetapan melalui Keputusan Bupati.
Tahapan identifikasi menjadi bagian penting karena mencakup penelusuran sejarah asal-usul masyarakat, wilayah adat, hukum adat yang masih berlaku, serta simbol-simbol adat yang menjadi identitas komunitas tersebut.
Proses itu juga membutuhkan keterlibatan pemerintah kecamatan dengan melibatkan tokoh dan kelompok masyarakat adat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan agar data dan informasi yang menjadi dasar pengakuan dapat diperiksa secara menyeluruh.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Seruyan berharap pemerintah kecamatan dan masyarakat memahami tata cara pengajuan pengakuan secara tertib administrasi serta sesuai ketentuan hukum.
Penerapan Perbup Nomor 21 Tahun 2026 diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat, tetapi juga memperkuat perlindungan hak tradisional dan pelestarian budaya lokal di tengah pelaksanaan pembangunan daerah.
Penulis: Ahmad
Editor: Andrian