Tindak Lanjuti Program TORA, Pemkab Seruyan Siapkan Penataan Ulang Fungsi Kawasan Hutan

INTIMNEWS.COM, KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan mulai memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan persoalan fragmentasi fungsi kawasan hutan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menyelaraskan kebijakan tata ruang melalui peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Seruyan, dr. Bahrun Abbas, Kamis (12/11/2026).

Pertemuan itu secara khusus membahas tindak lanjut program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).

Dalam pembahasan tersebut, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi salah satu agenda utama. Langkah ini diperlukan agar pengaturan pemanfaatan ruang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah tanpa mengabaikan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Baca Juga:

Buka Kemah Besar Pramuka XI, Pemkab Seruyan Tekankan Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan

Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah penyelesaian fragmentasi fungsi kawasan hutan pascaprogram TORA PPTPKH melalui reviu RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, rekomendasi atau pola persetujuan TORA PPTPKH yang telah masuk dalam RTRW Kabupaten Seruyan akan diselaraskan dengan regulasi tata ruang di tingkat provinsi.

Untuk objek tanah yang masuk dalam pola persetujuan TORA PPTPKH, pemerintah akan menerapkan mekanisme holding zone sebelum diarahkan menjadi zona budidaya. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi data pendukung dalam proses perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Baca Juga:

Aktivasi IKD di Disporaparbud Seruyan, Perkuat Digitalisasi Administrasi Kependudukan

Proses perubahan peruntukan kawasan hutan itu akan ditempuh melalui usulan Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan. Mekanisme tersebut diharapkan menjadi bagian dari penyelesaian persoalan fragmentasi kawasan hutan di wilayah Seruyan.

Selain menyelesaikan persoalan TORA, Pemkab Seruyan juga berupaya memperkuat integrasi data sektoral dalam perencanaan tata ruang. Sejumlah data yang akan disinkronkan meliputi kawasan persawahan, tambak, serta berbagai data teknis lainnya.

Untuk memastikan data yang digunakan sesuai kondisi di lapangan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis diminta segera menyampaikan data eksisting kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seruyan.

Baca Juga:

Bupati dan Wabup Seruyan Sambut Kajati Kalteng, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Data yang dihimpun selanjutnya akan diproses oleh bidang tata ruang sebagai bahan penyelarasan dan penyusunan perencanaan wilayah.

Melalui langkah tersebut, Pemkab Seruyan berharap proses penataan kawasan hutan dapat berjalan lebih terarah dengan dukungan data yang akurat dan terintegrasi.

Sinkronisasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi juga diharapkan mampu memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang serta mendukung penyelesaian persoalan penguasaan tanah secara terencana dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Perkuat Respons Bencana, PMI Seruyan Tingkatkan Kompetensi Relawan

Penulis: Ahmad
Editor: Andrian