INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung memimpin rapat koordinasi unsur pendukung Program Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Kamis, 26 Februari 2026. Rapat ini digelar untuk memastikan kesiapan lintas sektor menjelang implementasi program bantuan sosial tersebut.
Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Leonard menegaskan program Kartu Huma Betang Sejahtera merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial. Program ini ditujukan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
Menurut Leonard, program tersebut tidak sekadar bantuan, melainkan bagian dari sistem pelayanan terpadu yang harus dikelola secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan agar manfaat program dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan teknis di lapangan. “Seluruh unsur pendukung harus bergerak bersama agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kalimantan Tengah Eddy Karusman menjelaskan, bantuan dalam program ini terdiri atas paket pangan senilai Rp150 ribu yang disalurkan melalui Perum BULOG, serta bantuan tunai Rp250 ribu melalui rekening Bank Kalteng. Sasaran program mencakup hingga 300 ribu keluarga miskin dan rentan miskin di 13 kabupaten dan satu kota.
Eddy menambahkan, penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial dan tidak boleh menerima bantuan lain, seperti Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, maupun bantuan langsung tunai dana desa. Proses penyaluran dilakukan melalui verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah dengan dukungan relawan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Tengah Syahfiri menjelaskan adanya dukungan Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten dan kota. Bantuan ini diberikan sebagai tambahan penghasilan bagi unsur masyarakat dan aparat yang terlibat dalam pengawalan distribusi program.
Penerima bantuan tersebut meliputi damang, mantir, ketua rukun tetangga, aparat keamanan, hingga tokoh agama yang berperan sebagai pengawas di lapangan. Proses pengajuan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah hingga penetapan oleh gubernur.
Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah memastikan kesiapan lembaganya dalam mendukung penyaluran bantuan. Ia menyebut distribusi penerima dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah keluarga miskin dan rentan di masing-masing wilayah.
Menurut dia, seluruh proses, mulai dari pembukaan rekening hingga penyaluran dana, dilakukan tanpa biaya tambahan dan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum untuk menyelaraskan peran antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan. Sinergi dinilai menjadi kunci utama agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, serta kepala organisasi perangkat daerah terkait. Sejumlah pemerintah desa dan tokoh agama turut mengikuti rapat secara daring.
Pemerintah provinsi berharap koordinasi yang solid dapat memastikan Program Kartu Huma Betang Sejahtera berjalan tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
(Redha/Maulana Kawit)