INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah mendorong pemerintah provinsi memprioritaskan pembangunan rumah sakit umum daerah tipe B di kawasan Daerah Aliran Sungai Barito. Fasilitas kesehatan rujukan itu dinilai penting untuk memperkecil kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah timur Kalteng dan Palangka Raya.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan kebutuhan rumah sakit rujukan di kawasan DAS Barito semakin mendesak. Fasilitas kesehatan yang tersedia saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu menangani kebutuhan medis masyarakat, terutama pasien yang membutuhkan layanan spesialistik.
Menurut Purdiono, keterbatasan fasilitas membuat sebagian pasien harus dirujuk ke Palangka Raya. Kondisi tersebut menambah jarak tempuh dan waktu penanganan bagi pasien dari wilayah Barito.
“Pelayanan kesehatan di sana masih sangat minim. Rumah sakit yang ada belum standar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika pasien dirujuk ke RSUD dr. Doris Sylvanus, terkadang penanganannya juga lambat karena keterbatasan ruangan,” ujar Purdiono, Kamis, 25 Juni 2026.
Ia mengatakan persoalan tersebut tidak semestinya terus berlangsung. Pemerintah provinsi perlu menyiapkan fasilitas rujukan yang mampu menangani pasien dari sejumlah kabupaten di kawasan DAS Barito.
Purdiono mengusulkan pembangunan rumah sakit tipe B sebagai salah satu solusi. Rumah sakit dengan klasifikasi tersebut diharapkan mampu menyediakan layanan medis yang lebih lengkap dan menjadi pusat rujukan bagi masyarakat di wilayah timur Kalteng.
Menurut dia, pembangunan rumah sakit tidak hanya berkaitan dengan penyediaan gedung. Pemerintah juga perlu menyiapkan tenaga medis, peralatan kesehatan, sistem pelayanan, serta fasilitas pendukung agar rumah sakit dapat beroperasi secara optimal.
“Kita berharap di DAS Barito juga dibangun rumah sakit tipe B sebagai rumah sakit rujukan. Ini harus menjadi perhatian pemerintah dan kami di DPRD juga mendorong jika memungkinkan pembangunan dilakukan di DAS Barito,” katanya.
Purdiono menyebut Kabupaten Barito Timur telah menyiapkan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. Ketersediaan lahan itu dinilai menjadi modal awal untuk mempercepat pembahasan rencana pembangunan.
Ia meminta pemerintah provinsi segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan kesiapan lahan, lokasi, serta kebutuhan pembangunan. Kajian teknis dan perencanaan anggaran juga perlu disiapkan sejak awal.
Menurut Purdiono, pembangunan rumah sakit rujukan di DAS Barito akan memperkuat pemerataan layanan kesehatan. Masyarakat di wilayah timur Kalteng tidak harus selalu bergantung pada rumah sakit rujukan yang berada di Palangka Raya.
“Kita berharap ini menjadi skala prioritas. Barito Timur juga sudah menyiapkan lahan. Jika memang ada keterbatasan dana, kami berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat memberikan perhatian untuk pembangunan ini,” ujarnya.
Ia menyadari pembangunan rumah sakit tipe B membutuhkan anggaran yang besar. Karena itu, skema pembiayaan dapat dibahas bersama dengan pemerintah pusat apabila kemampuan fiskal pemerintah provinsi belum mencukupi.
Purdiono mengatakan DPRD Kalteng siap memfasilitasi komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Langkah tersebut diperlukan agar rencana pembangunan tidak berhenti sebagai wacana.
Selain bangunan dan anggaran, ia menilai pemerintah perlu memikirkan keberlanjutan operasional rumah sakit. Ketersediaan dokter spesialis, tenaga kesehatan, peralatan medis, serta pembiayaan pelayanan harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal.
Purdiono berharap pembangunan rumah sakit rujukan di DAS Barito dapat masuk dalam prioritas pembangunan daerah. Dengan fasilitas yang lebih memadai dan merata, masyarakat di kawasan tersebut diharapkan memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat, dekat, dan berkualitas.
Editor : Maulana Kawit