website murah
website murah
website murah
website murah
Pasang Iklan

KPK Tetapkan Palangka Raya jadi Kota Percontohan Antikorupsi, Raih Nilai 92,9

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin bersama tim penilai usai penetapan Palangka Raya sebagai Kota Percontohan Antikorupsi 2026 oleh KPK RI, Rabu, 18 November 2026. (Ist)

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai salah satu dari tiga daerah percontohan antikorupsi di Indonesia pada 2026.

Penetapan tersebut dilakukan setelah Palangka Raya berhasil meraih nilai 92,9 dalam penilaian Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026. Nilai itu menempatkan Palangka Raya dalam kategori istimewa.

Perwakilan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Aris Dedy Arham mengatakan, Palangka Raya menjadi daerah ketiga yang memenuhi kriteria sebagai percontohan antikorupsi.

“Sebelumnya Kabupaten Asahan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah memenuhi kriteria sebagai kabupaten/kota percontohan antikorupsi. Hari ini Kota Palangka Raya juga ditetapkan sebagai percontohan kabupaten/kota antikorupsi,” ujar Aris, Rabu, 18 November 2026.

Pasang Iklan

Menurutnya, program tersebut merupakan pengembangan dari program Desa Antikorupsi yang sebelumnya telah dijalankan KPK di berbagai daerah.

Melalui program ini, KPK mendorong pemerintah daerah memperkuat pencegahan korupsi, terutama dalam pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Azwan, menjelaskan bahwa Palangka Raya terpilih setelah melalui proses seleksi yang diikuti 51 daerah.

Penilaian dilakukan berdasarkan lima komponen dengan sejumlah indikator yang telah ditetapkan KPK.

Proses tersebut melibatkan tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP Kalteng, serta Ombudsman Kalteng.

Azwan menjelaskan, daerah yang memperoleh nilai di atas 90 berhak mendapatkan predikat istimewa. Namun, menurutnya, pencapaian tersebut bukan akhir dari upaya pencegahan korupsi.

Pasang Iklan

“Memperjuangkan dan meraih predikat ini mungkin tidak terlalu berat dibandingkan tantangan setelah ditetapkan. Justru mulai sekarang tantangannya adalah bagaimana Palangka Raya bisa menjadi contoh dan mempertahankan capaian tersebut,” katanya.

Ia menilai tantangan terbesar bagi Pemkot Palangka Raya justru muncul setelah penetapan tersebut, yakni memastikan seluruh standar yang telah dinilai benar-benar diterapkan secara konsisten.

Di sisi lain, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyebut hasil penilaian KPK menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Menurut Walikota yang telah menjabat 2 periode itu penilaian tersebut tidak hanya dilihat sebagai ajang memperoleh penghargaan, tetapi juga kesempatan untuk mengetahui kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

“Kami memandang kehadiran Tim Penilai bukan semata sebagai evaluasi, tetapi kesempatan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperoleh masukan serta rekomendasi,” ucap Fairid.

Ia menegaskan, predikat kota percontohan antikorupsi harus dibuktikan melalui kebijakan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Fairid tidak ingin upaya pencegahan korupsi hanya berhenti pada kelengkapan dokumen administrasi atau sekadar memenuhi indikator penilaian.

“Komitmen antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai upaya pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Untuk mempertahankan capaian tersebut, Pemkot Palangka Raya terus mendorong penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN) serta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian pemerintah kota, termasuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, Pemkot Palangka Raya berupaya memperkuat sistem pengaduan masyarakat agar warga memiliki ruang untuk melaporkan persoalan dalam pelayanan pemerintahan.

Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan juga menjadi salah satu prioritas untuk memperbaiki pengelolaan pemerintahan dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Fairid meminta seluruh perangkat daerah tidak cepat berpuas diri dengan nilai 92,9 yang telah diraih. Ia menekankan pentingnya menjaga komitmen antikorupsi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Dengan status sebagai kota percontohan, Palangka Raya kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menjadi rujukan bagi daerah lain dalam upaya pencegahan korupsi.

Editor: Andrian

Berita Rekomendasi
Pasang Iklan
Halo Sahabat Intimnews

Pastikan Selalu Update Berita Terbaru

Pasang Iklan Ikuti Saluran
error: Content is protected !!