INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya terus mengusut dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya. Penyidik menemukan indikasi penggelembungan anggaran atau mark up dan pemberian uang kembali (cashback) dengan nilai sementara mencapai Rp500 juta hingga Rp600 juta.
Dalam penyidikan kasus tersebut, Kejari Palangka Raya telah memeriksa lebih dari 50 saksi. Mereka berasal dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan dana hibah KPU.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Palangka Raya, Hadiarto mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran sekaligus mencari pihak yang bertanggung jawab.
“Sudah lumayan banyak (saksi diperiksa), lebih dari 50 orang. Saksi-saksinya dari penyedia, kemudian toko-toko yang berkaitan dengan kegiatan,” ujarnya, Rabu, 18 November 2026.
Hardianto mengungkapkan, penyidik menemukan indikasi adanya penggelembungan biaya dalam sejumlah kegiatan yang menggunakan dana hibah tersebut.
Selain itu, kejaksaan juga mendalami dugaan praktik cashback atau pengembalian sebagian uang dari transaksi yang berkaitan dengan kegiatan KPU Palangka Raya.
“Temuan kami yang terkait dugaan cashback dan mark up untuk kegiatan itu sekitar Rp500 juta sampai Rp600 juta. Kalau yang lain-lain masih kami telusuri,” ungkapnya.
Hadiarto menegaskan, angka tersebut masih merupakan temuan awal penyidik dan belum dapat disebut sebagai nilai pasti kerugian negara.
Untuk memastikan besaran kerugian, Kejari Palangka Raya masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sementara itu, pemeriksaan saksi tidak hanya menyasar pihak penyedia barang dan jasa. Seluruh komisioner KPU Kota Palangka Raya juga telah dimintai keterangan oleh penyidik.
Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya turut diperiksa, termasuk pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), hingga mantan Penjabat Wali Kota Palangka Raya.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak tersebut dilakukan untuk menelusuri proses pengelolaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana hibah yang kini menjadi objek penyidikan.
Di sisi lain, Kejari Palangka Raya menargetkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut dapat dilakukan sebelum akhir 2026.
Namun, Hadiarto belum dapat memastikan kapan penetapan tersangka dilakukan karena penyidik masih harus menyelesaikan sejumlah tahapan, termasuk menunggu hasil penghitungan kerugian negara.
“Targetnya memang tahun ini. Tetapi kami juga belum bisa memastikan, karena prosesnya masih berjalan dan bergantung juga dengan instansi lain,” katanya.
Terkait pengumpulan barang bukti, penyidik sejauh ini baru satu kali melakukan penggeledahan di Kantor KPU Kota Palangka Raya.
Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan penggunaan dana hibah serta kegiatan yang diduga mengalami penyimpangan anggaran.
Hadiarto menyebut pihaknya untuk sementara belum merencanakan penggeledahan lanjutan. Sebab, sejumlah dokumen yang sebelumnya belum ditemukan telah diserahkan oleh para saksi saat menjalani pemeriksaan.
Dokumen tersebut kini menjadi bagian dari barang yang dipelajari penyidik untuk memperjelas dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah.
Kejari Palangka Raya masih terus mendalami kemungkinan adanya temuan lain di luar dugaan cashback dan mark up senilai Rp500 juta hingga Rp600 juta.
Hingga saat ini, belum ada pihak yang diumumkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan menunggu hasil audit sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Editor: Andrian