
INTIMNEWS.COM,SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun minta ke pemerintah setempat, untuk gaji honorer dan tunjangan guru jangan sampai dikorbankan akibat adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Gaji honorer jangan sampai dikorbankan karena rasionalisasi di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu. Jangan sampai honorer yang masih ada tidak dibayar gajinya dan ujung-ujungnya mereka di PHK dengan dalih tidak ada anggaran,” jelas Rimbun, Selasa 18 Februari 2025.
Rimbun berharap efisiensi anggaran ini dapat lebih fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat termasuk juga pemberian gaji honorer. Ia melihat anggaran-anggaran yang ada di OPD masih bisa diprioritaskan untuk menggaji honorer.
Menurutnya, tunjangan dan gaji guru honorer merupakan kebutuhan mendasar, sekaligus sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada mereka.
“Mungkin pos-pos lain bisa dipangkas tapi untuk gaji honorer dan tunjangan guru jangan diganggu karena itu hal mutlak harus diberikan pada guru,” lanjutnya.
Hal ini juga sempat ditegaskan oleh Pj Sekda Kotim Sanggul Lumban Gaol. Banyak hal yang memang harus dilakukan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 termasuk biaya-biaya untuk kegiatan pembangunan, belanja daerah belanja pegawai, hingga perjalanan dinas.
“Kami sudah melakukan penyesuaian itu yang nanti dilakukan evaluasi kembali, Mudah-mudahan nanti setelah Bupati Kotim dilantik, kami bisa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan visi misi dan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat,” ungkap Sanggul.
Menurutnya, penekanan dari program pemerintah pusat sudah jelas, yaitu ketahanan pangan, stunting pemberian makanan tambahan dan bergizi gratis yang merupakan hal-hal utama untuk diperhatikan.