Ketergantungan Dana Pusat Tinggi, DPRD Kalteng Dorong Terobosan Fiskal
Intim News
25 Juni 2026 10:45
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah mendorong pemerintah provinsi meningkatkan upaya penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi kebijakan fiskal. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan anggaran di tengah potensi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi. Kondisi itu membuat struktur APBD rentan ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal di tingkat nasional.
“Ketergantungan fiskal kita masih pada pemerintah pusat. Ketika transfer ke daerah berkurang, tentu akan berdampak terhadap kemampuan pembiayaan daerah,” ujar Purdiono, Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu mengantisipasi kondisi tersebut dengan memperkuat sumber pendapatan sendiri. Optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Purdiono menilai Kalimantan Tengah memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan. Namun, sebagian potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
Ia juga menyoroti bahwa sejumlah sektor strategis yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Hal ini, menurut dia, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan.
“Sementara potensi pendapatan yang ada, sebagian besar pengelolaannya berada di pemerintah pusat,” katanya.
Kondisi tersebut, menurut Purdiono, menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan alternatif. Inovasi kebijakan fiskal dinilai menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
Ia mengatakan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota perlu menjalin sinergi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif. Kolaborasi tersebut diperlukan agar potensi pendapatan daerah dapat diidentifikasi dan dikelola secara optimal.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah. Aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan PAD apabila dikelola secara profesional dan transparan.
Baca Juga:
Purdiono menilai penguatan PAD tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerimaan, tetapi juga dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan anggaran yang efisien dapat membantu menjaga keseimbangan fiskal.
Menurut dia, terobosan kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Sektor pariwisata, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan baru.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyederhanaan regulasi di tingkat daerah untuk mendorong investasi. Kemudahan berusaha diharapkan dapat menarik minat investor dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Pemerintah daerah tidak boleh pasif. Harus ada inovasi kebijakan fiskal untuk menutup potensi pendapatan yang ada di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Purdiono menegaskan DPRD Kalteng akan terus mendorong pemerintah daerah agar memperkuat kemandirian fiskal. Dengan struktur pendapatan yang lebih kuat, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada kebijakan pusat.
Ia berharap upaya peningkatan PAD dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketahanan anggaran daerah dapat terjaga dan pembangunan di Kalimantan Tengah tetap berjalan optimal meskipun terjadi dinamika dalam kebijakan transfer pusat.
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
