Keterbatasan Anggaran Hambat Peningkatan Jalan, DPRD Kalteng Soroti Peran APBN
Intim News
9 Juli 2026 15:37
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah pusat memperbesar dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di provinsi tersebut. Keterbatasan fiskal daerah dinilai menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat peningkatan kualitas jalan di wilayah yang memiliki bentang geografis luas.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan jalan terus meningkat. Kondisi itu membuat pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan maupun peningkatan seluruh ruas jalan yang membutuhkan penanganan.
Menurut Lohing, pembangunan satu kilometer jalan saat ini membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar. Nilai tersebut dapat meningkat bergantung pada karakteristik wilayah, kondisi tanah, medan, serta tingkat kesulitan pekerjaan.
“Memang tidak mudah kalau hanya mengandalkan anggaran yang terbatas. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng dapat berjalan lebih maksimal,” ujar Lohing, Kamis (9/7/2026).
Besarnya kebutuhan anggaran membuat pemerintah daerah harus menentukan skala prioritas. Dalam sejumlah kondisi, anggaran yang tersedia lebih banyak digunakan untuk pemeliharaan agar ruas jalan tetap dapat dilalui masyarakat.
Pemeliharaan tersebut antara lain dilakukan dengan menutup lubang dan menangani kerusakan ringan pada badan jalan. Langkah itu diperlukan untuk menjaga akses transportasi, meskipun belum menyelesaikan persoalan konstruksi secara menyeluruh.
Lohing mengatakan penanganan yang hanya bersifat sementara tidak cukup untuk menjawab kebutuhan jangka panjang. Peningkatan konstruksi secara permanen tetap diperlukan agar kualitas jalan lebih tahan terhadap beban kendaraan dan kondisi cuaca.
“Kalau anggarannya hanya cukup untuk tambal sulam, hasilnya juga sementara. Jalan memang bisa dilewati, tetapi kerusakan akan kembali muncul apabila tidak dilakukan peningkatan konstruksi secara permanen,” katanya.
Menurut Lohing, tantangan pembangunan jalan di Kalteng juga dipengaruhi luas wilayah dan panjang jaringan konektivitas antardaerah. Infrastruktur jalan menjadi kebutuhan penting karena menghubungkan pusat pemerintahan, permukiman, sentra produksi, hingga kawasan ekonomi masyarakat.
Perbaikan jalan, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan pengguna kendaraan. Infrastruktur yang baik dapat memperpendek waktu tempuh, menekan biaya distribusi, serta memperlancar pergerakan barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lain.
Baca Juga:
Konektivitas yang semakin baik juga akan memberikan manfaat bagi sektor pertanian dan perkebunan. Akses jalan yang memadai dapat memudahkan petani dan pelaku usaha membawa hasil produksi menuju pusat perdagangan maupun pasar.
Dari sisi investasi, infrastruktur jalan juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi dunia usaha. Menurut Lohing, jaringan transportasi yang baik dapat meningkatkan daya tarik suatu wilayah untuk pengembangan kegiatan ekonomi baru.
Karena itu, ia menilai pembangunan jalan perlu ditempatkan sebagai investasi jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan ketika muncul, tetapi perlu menyusun program peningkatan jalan berdasarkan kebutuhan dan prioritas wilayah.
Lohing mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan tersebut. Pemprov Kalteng dapat memetakan ruas prioritas, sementara dukungan APBN diharapkan mampu memperkuat pembiayaan proyek yang membutuhkan anggaran besar.
“Kami memahami kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Dukungan APBN sangat penting karena Kalteng memiliki wilayah yang luas dan kebutuhan infrastrukturnya juga besar,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kalteng berharap peningkatan dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat penanganan ruas-ruas jalan prioritas. Dengan konektivitas yang semakin baik, Lohing optimistis distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi tumbuh, dan pemerataan pembangunan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok Kalimantan Tengah.
Editor: Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
