Kepala DLH Kalteng Dukung Pertanian Berkelanjutan dalam Panen Raya Serentak Nasional

INTIMNEWS.COM, PULANG PISAU – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Joni Harta menegaskan pentingnya sinergi antara sektor pertanian dan pelestarian lingkungan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Panen Raya Padi Serentak yang dipusatkan di Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Senin (7/4/2025).

Kegiatan panen raya ini merupakan bagian dari rangkaian nasional yang digelar serentak di 14 provinsi sentra utama produksi padi. Acara dibuka secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan diikuti oleh para kepala daerah serta pejabat lintas sektor.

Dalam kesempatan tersebut, Joni Harta menyatakan bahwa peningkatan produksi pertanian tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan. “Kami sangat mendukung upaya peningkatan produksi pertanian yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan lahan secara bijak dan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan harus menjadi komitmen bersama,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem pertanian yang produktif namun tetap lestari. “Sinergi semua pihak sangat dibutuhkan agar pembangunan pertanian tidak mengorbankan ekosistem yang menjadi penopangnya,” tambah Joni.

Baca Juga:

Liga Sentra Indonesia Kalteng 2026 Dimulai, Fokus Pembinaan Atlet Usia Dini

Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran turut hadir dan menyampaikan apresiasinya atas kebijakan Presiden yang berpihak pada petani. “Kami menyampaikan terima kasih atas keberpihakan Presiden terhadap nasib petani. Kebijakan ini memberikan angin segar bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ungkap Gubernur.

Selain Gubernur dan Kepala DLH, acara ini juga dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Danrem 102/Panju Panjung, Bupati Pulang Pisau, Kepala BIN Daerah Kalteng, serta seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng.

Sumber: MMC Kalteng
Editor: Andrian

Baca Juga:

Ancaman Penjara Hingga 10 Tahun, Disdagperin Kalteng Larang Penimbunan Gas