Kemenkumham RI Pastikan Proyek Strategis Nasional di Katingan Berjalan Sesuai Prinsip HAM
Bitro
19 Agustus 2025 19:52
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Wakil Bupati Katingan, Firdaus menerima kunjungan kerja Direktur Pelayanan HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI), Osbin Samosir, Selasa (19/8/2025).
Kunjungan ini juga didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah (Kalteng), Kristiana Meinalita Samosir.
Kedatangan rombongan Kemenkumham ke Katingan bertujuan meninjau langsung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayah tersebut. Pemerintah pusat ingin memastikan setiap program yang berjalan sesuai dengan ketentuan sekaligus tetap memperhatikan aspek hak asasi manusia.
Wakil Bupati Firdaus menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, kunjungan ini menjadi dorongan penting bagi Pemerintah Kabupaten Katingan untuk terus mengawal pelaksanaan PSN.
“Kami berterima kasih atas kunjungan ini. Kehadiran Kemenkumham tentu memberi semangat bagi kami di daerah untuk memastikan setiap proyek strategis dapat berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat,” kata Firdaus.
Ia menambahkan, keberadaan PSN di Katingan diharapkan tidak hanya sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan akhirnya tentu bagaimana masyarakat Katingan benar-benar merasakan manfaat dari program strategis pemerintah pusat,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Pelayanan HAM Kemenkumham RI, Osbin Samosir, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan pembangunan PSN tidak hanya menitikberatkan pada fisik semata. Menurutnya, prinsip HAM harus menjadi bagian penting dalam setiap proses pembangunan.
“Setiap pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kemenkumham hadir untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi, terutama dalam konteks masyarakat sekitar lokasi proyek,” tutur Osbin.
Osbin juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak awal. Dengan begitu, potensi konflik sosial maupun persoalan hukum bisa diminimalisir. “Prinsip keterbukaan dan partisipasi publik menjadi kunci agar pembangunan berjalan lancar,” ujarnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng, Kristiana Meinalita Samosir, turut menambahkan bahwa monitoring semacam ini dilakukan secara rutin di berbagai daerah. Hal itu guna memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten tetap berjalan harmonis.
Menurut Kristiana, keterlibatan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan PSN. “Koordinasi adalah kunci agar pelaksanaan PSN di Katingan benar-benar bermanfaat dan tidak menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi sosial maupun lingkungan,” jelasnya.
Selain melakukan peninjauan di lapangan, rombongan Kemenkumham juga menggelar diskusi bersama jajaran Pemkab Katingan. Forum ini dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan masukan terkait jalannya proyek strategis.
Melalui kunjungan ini, Firdaus menegaskan komitmen Pemkab Katingan untuk mendukung penuh pelaksanaan PSN.
“Kami siap berkoordinasi lintas sektor agar percepatan pembangunan di Katingan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Editor: Andrian
KemenHAM RI Pastikan Proyek Strategis Nasional di Katingan Berjalan Sesuai Prinsip HAMpemkab Katingan
Berita Rekomendasi
