Kalteng Hadapi Tekanan Inflasi, DPRD Dorong Penguatan Produksi Lokal
Intim News
9 Juni 2026 22:46
.
4 menit membaca
INTIMENWS.COM, PALANGKA RAYA – Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Juni 2026 menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah. Kondisi itu dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat, meski pada saat yang sama memberi keuntungan bagi sebagian pelaku usaha yang berorientasi ekspor.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan pelemahan rupiah menimbulkan dampak yang berbeda bagi setiap kelompok masyarakat. Pengusaha komoditas ekspor seperti sawit, batu bara, dan karet berpeluang memperoleh pendapatan lebih besar karena nilai dolar meningkat terhadap rupiah.
Namun, kata dia, keuntungan tersebut tidak otomatis dirasakan masyarakat kecil. Petani sawit swadaya, petani pangan, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja harian justru berpotensi menghadapi kenaikan biaya produksi dan kebutuhan hidup.
“Pelemahan rupiah ini berdampak ganda. Ada sisi yang menguntungkan, tetapi ada juga yang memberatkan masyarakat, terutama warga biasa dan petani kecil,” ujar Siti Nafsiah, Selasa, 9 Juni 2026.
Menurut Nafsiah, kenaikan harga bahan baku produksi menjadi salah satu persoalan yang perlu diantisipasi. Pupuk, pakan ikan dan ternak, obat-obatan pertanian, serta sejumlah kebutuhan produksi lainnya masih bergantung pada bahan impor sehingga rentan terdampak perubahan nilai tukar.
Persoalannya, kenaikan biaya produksi belum tentu diikuti kenaikan harga jual hasil pertanian dan perikanan. Kondisi itu dapat mempersempit margin keuntungan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Tekanan juga bisa muncul dari sisi distribusi. Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya transportasi, harga bahan bakar minyak, suku cadang kendaraan, hingga peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi dan pengangkutan barang.
Kondisi tersebut, menurut Nafsiah, pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Beras, minyak goreng, tepung, dan komoditas lainnya berpotensi mengalami kenaikan, terutama ketika barang harus didatangkan dari luar daerah menuju wilayah pedalaman.
Ketergantungan Kalteng terhadap pasokan dari luar daerah membuat persoalan logistik menjadi semakin penting. Jika ongkos angkut meningkat, harga barang yang diterima konsumen juga akan ikut terdorong naik.
Nafsiah mengingatkan pelemahan rupiah yang berlangsung lama dapat menggerus daya beli masyarakat. Pendapatan sebagian besar warga tidak selalu meningkat secepat kenaikan harga barang sehingga jumlah uang yang sama hanya mampu membeli kebutuhan yang lebih sedikit.
“Pendapatan masyarakat sebagian besar relatif tetap atau naiknya lambat, sementara harga-harga sudah meningkat tajam,” tuturnya.
Karena itu, Nafsiah meminta pemerintah memperkuat intervensi untuk menjaga stabilitas harga. Operasi pasar, pasar murah, pengawasan terhadap penimbunan barang, serta pengawasan harga dinilai perlu dilakukan secara konsisten, termasuk hingga wilayah pelosok.
Ia juga meminta pemerintah memastikan pupuk bersubsidi tersedia dan disalurkan tepat sasaran. Menurut dia, kelancaran distribusi pupuk menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan produksi petani sekaligus menekan biaya produksi.
Selain persoalan nilai tukar, DPRD Kalteng menyoroti tingkat inflasi daerah yang dinilai membutuhkan penanganan lebih serius. Nafsiah meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan intervensi yang bersifat sementara karena Kalteng disebut berada di peringkat ketiga nasional dalam daftar daerah dengan inflasi tertinggi.
“Intervensi khusus sangat perlu. Mestinya tidak tentative atau hanya ketika ada gejolak, tetapi harus permanen,” kata dia.
Pemerintah Provinsi Kalteng sebelumnya menggelar rapat pengendalian inflasi, stabilisasi pasokan, dan harga pangan pada 4 Juni 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, mengatakan tingginya inflasi harus menjadi perhatian bersama karena berdampak langsung terhadap daya beli, harga kebutuhan pokok, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Linae menyebut beras sebagai salah satu komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi. Pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok, termasuk mendukung program bantuan melalui Kartu Huma Betang. Stok beras disebut aman, tetapi distribusi dan pengawasan di lapangan tetap perlu diperkuat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalteng, Yuliansah Andrias, mengatakan pola inflasi Mei 2026 berbeda dari kecenderungan historis setelah Idulfitri. Penyesuaian harga BBM nonsubsidi menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga beras, ikan, dan sejumlah komoditas lainnya.
Bank Indonesia juga mengingatkan adanya sejumlah risiko yang dapat menekan inflasi pada Juni-Juli 2026. Risiko itu antara lain ketidakpastian geopolitik global, potensi gangguan produksi pangan akibat El Nino, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah.
Untuk jangka pendek, BI mendorong pemerintah mengoptimalkan pasar murah dan pasar penyeimbang serta memperkuat distribusi barang. Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah diminta meningkatkan produksi pangan lokal, memperluas kerja sama perdagangan antardaerah, memperbaiki rantai pasok, dan memanfaatkan teknologi pertanian.
Data Badan Pusat Statistik Kalteng mencatat inflasi Mei 2026 sebesar 0,34 persen secara bulanan dan 4,56 persen secara tahunan. Palangka Raya mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, disusul Sukamara 0,63 persen dan Sampit, Kotawaringin Timur, sebesar 0,42 persen. Sementara Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen.
Bagi DPRD Kalteng, angka tersebut menjadi sinyal agar pengendalian inflasi tidak berhenti pada kebijakan jangka pendek. Penguatan produksi lokal, kelancaran distribusi, perlindungan petani, serta penjagaan daya beli masyarakat dinilai perlu dilakukan secara bersamaan agar tekanan ekonomi tidak semakin berat bagi kelompok masyarakat rentan.**
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
