Kalteng Godok Rencana Aksi REDD+, Siap Jadi Pionir Pendanaan Karbon dari Hutan Tropis Terbesar

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat perannya sebagai garda terdepan konservasi iklim global dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Langkah ini merupakan upaya strategis untuk mengkapitalisasi potensi hutan tropis terbesar yang dimiliki Kalteng.

FGD yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) ini berlangsung pada Kamis (14/8/2025) di Hotel Best Western Batang Garing, Palangka Raya.

Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalteng yang juga menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, membuka FGD sekaligus menyampaikan bahwa Kalteng memegang peranan vital dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Peran strategis tersebut difokuskan pada sektor Forestry and Other Land Use (FOLU), dan inisiatif REDD+ menjadi salah satu langkah kunci yang ditempuh.

Baca Juga:

Infrastruktur dan Digitalisasi jadi Prioritas Pendidikan Kalteng pada 2026

Leonard S. Ampung menegaskan bahwa dokumen Rencana Aksi REDD+ Yurisdiksi Provinsi yang sedang dirancang memiliki tujuan ganda yang sangat ambisius.

“Dokumen Rencana Aksi REDD+ Yurisdiksi yang akan dirancang merupakan upaya strategis dan sistematis tidak hanya untuk mencapai target penurunan emisi, namun sekaligus menjadi upaya kita membuka peluang akses terhadap pendanaan karbon,” jelas Leonard.

Pernyataan ini menggarisbawahi tekad Pemprov Kalteng untuk tidak hanya berkontribusi pada isu lingkungan, tetapi juga memanfaatkan hutan lestari sebagai modal ekonomi baru melalui skema perdagangan karbon.

Baca Juga:

Apel Gabungan Dinkes Kalteng, ASN Purna Tugas Dapat Penghargaan

Leonard menegaskan pandangan bahwa menjaga kelestarian lingkungan tidak boleh lagi dianggap sebagai hambatan bagi pembangunan ekonomi daerah.

Sebaliknya, konservasi hutan harus dimaknai sebagai modal dasar dan sektor penopang yang krusial bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kalteng.

“Pembangunan ekonomi harus dapat sejalan dan beriringan dengan upaya konservasi,” tambahnya, menekankan prinsip harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekologi.

Baca Juga:

Revitalisasi 73 Sekolah di Kalteng Mulai Direalisasikan Tahun Ini

FGD ini difungsikan sebagai wadah penting untuk menghimpun informasi, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait.

Masukan tersebut berfokus pada penyusunan rencana aksi yang realistis, sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah, dan mampu mendukung target penurunan emisi nasional yang telah ditetapkan.

Melalui forum ini, Leonard berharap terbangun koordinasi dan sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk Masyarakat Hukum Adat dan NGO/Mitra Pembangunan.

Baca Juga:

RTH Eks KONI Kalteng Resmi Dibuka, Hadirkan Ruang Terbuka dan Museum Budaya

Dengan demikian, Kalimantan Tengah dapat mempercepat pemerataan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan hutan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan generasi mendatang.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Damang dari 14 kabupaten/kota, Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Hutan Adat, perwakilan Perhutanan Sosial, dan Tim Ahli Penyusunan Rencana Aksi REDD+.

Penulis : Suhairi

Editor : Maulana Kawit