Kalteng Genjot SDGs Lewat Kemitraan Lintas Sektor
Intim News
1 November 2025 12:24
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mengonsolidasikan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Lokakarya Kemitraan Multi Pihak (KMP) Tahap I di Aula Bapperida, Jumat 31 Oktober 2025.
Lokakarya ini menjadi pintu masuk pembentukan kemitraan resmi antar lembaga, selain sebagai ruang untuk menyamakan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di daerah agar tidak berhenti pada penyusunan dokumen.
Pemprov Kalteng menyebut langkah ini sebagai implementasi nyata dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 mengenai pelaksanaan SDGs, sekaligus menggarisbawahi pentingnya keterlibatan seluruh aktor pembangunan untuk mencapai target yang telah ditetapkan nasional.
Sekretaris Bapperida Kalteng, Maulana Akbar, menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai lokasi pilot project kerja sama Indonesia–Jerman periode 2024–2027 terkait penguatan sinergi dan penerapan SDGs berbasis potensi wilayah.
Ia menilai tantangan pembangunan di Kalteng, seperti penataan pengelolaan lahan gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, membutuhkan sinergi lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi secara tunggal.
Karena itu, Bapperida mendorong penguatan strategi kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga adat, kelompok masyarakat, mitra pembangunan, sektor swasta, serta komunitas lokal.
Maulana menilai pengentasan kemiskinan, penanganan perubahan iklim, perlindungan ekosistem daratan, dan penguatan kemitraan multipihak merupakan empat pilar penting SDGs yang paling relevan dengan karakteristik Kalimantan Tengah.
Menurutnya, tidak ada capaian pembangunan tanpa kerja sama yang berpijak pada tindakan nyata. “Kemitraan tidak boleh berhenti di meja rapat. Harus turun sampai ke lapangan,” tegasnya.
Ia memastikan KMP akan menjadi platform kolaborasi resmi dalam ekosistem pembangunan daerah, sejalan dengan arah RPJMD, KLHS, Musrenbang, dan RKPD agar setiap kebijakan pembangunan saling terhubung.
Tiga poin utama menjadi fondasi platform ini: kemitraan setara dengan masyarakat lokal dan lembaga adat sebagai pusat; capaian cepat pada tahun pertama; serta pembagian peran yang jelas dan terukur antar lembaga.
Program cepat yang menjadi prioritas awal termasuk penguatan ekonomi petani karet di Pilang, pembangunan sistem kewaspadaan dini kebakaran, hingga tata kelola desa gambut berbasis adat.
Maulana menegaskan bahwa dokumen aksi bersama harus membentuk komitmen kelembagaan, bukan sekadar menjadi laporan kegiatan yang mengisi arsip pemerintahan tanpa implementasi.
Lokakarya ini juga diharapkan menjadi momentum perubahan cara kerja lintas sektor, dari pola eksklusif dan sektoral menjadi pola kolektif yang bergerak bersama dalam ruang pembangunan yang sama.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak boleh diposisikan sebagai proyek jangka pendek, tetapi sebagai investasi masa depan daerah dalam aspek sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi.
“Melalui lokakarya ini, kita ingin mengubah paradigma kerja—dari bergerak sendiri menjadi bergerak bersama, dari proyek sesaat menuju pembangunan berkelanjutan,” tutup Maulana.
Penulis : Redha
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
