Kalteng Dorong Kolaborasi Antarlembaga untuk Kendalikan Inflasi

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, pada Senin (5/5/2025).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, ini merupakan agenda rutin nasional yang digelar setiap awal bulan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan inflasi secara nasional maupun daerah.

“Setiap awal bulan dilaksanakan rakor pengendalian inflasi untuk menyimak perkembangan angka inflasi di bulan sebelumnya,” jelas Tomsi Tohir dalam arahannya kepada seluruh peserta dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Ia menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menekan angka inflasi dengan program-program yang tepat sasaran dan responsif terhadap situasi pasar.

Baca Juga:

PUPR Kalteng: CSR Difokuskan Perbaiki 10 Ruas Jalan di Wilayah Timur

“Kami berharap daerah-daerah yang tinggi angka inflasinya agar bisa menjelaskan upaya-upaya yang sudah dilakukan, serta kesulitan-kesulitan apa yang sedang dihadapi,” lanjutnya.

Dalam forum tersebut, perwakilan pemerintah pusat juga mendorong setiap daerah untuk memperkuat sinergi antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Bulog, serta stakeholder lainnya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan pasokan logistik.

Sahli Gubernur Yuas Elko menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui berbagai intervensi pasar dan langkah kolaboratif lintas sektor.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmen Bangun Komunikasi Dua Arah dengan Pers

“Pemprov Kalteng terus memperkuat kerja sama antar-instansi dan melakukan pemantauan rutin di pasar untuk memastikan harga-harga tetap terkendali, terutama menjelang hari-hari besar,” ungkapnya usai rakor.

Ia juga menekankan pentingnya data yang akurat dan laporan cepat dari dinas terkait sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penanganan inflasi di tingkat daerah.

Dengan forum rakor ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu mengambil langkah cepat dan tepat dalam menanggulangi inflasi agar tidak berdampak buruk terhadap daya beli masyarakat.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Temukan 40 Persen Penerima Kartu Huma Betang Tak Tepat Sasaran

Penulis: Redha
Editor: Maulana Kawit