Inspektorat Kalteng Gelar Entry Meeting Pengawasan Umum dan Teknis di Barito Utara Tahun 2025
Intim2
15 Mei 2025 23:00
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Inspektorat Daerah melaksanakan entry meeting Pengawasan Umum dan Teknis Tahun 2025 di Kabupaten Barito Utara. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Provinsi Kalteng, Saring, dan menjadi bagian dari agenda pengawasan rutin untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Kamis 15 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Saring menekankan pentingnya sinergi antara Inspektorat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam mengawal pelaksanaan program serta pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi sebagai upaya memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan sesuai peraturan,” kata Saring.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan pengawasan akan meliputi aspek umum dan teknis terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan, terutama yang mengelola anggaran besar dan program strategis daerah.
Kegiatan entry meeting tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, unsur pimpinan OPD setempat, serta tim pengawas dari Inspektorat Provinsi Kalteng.
Sekda Barito Utara, Muhlis, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan menyampaikan komitmen pihaknya untuk kooperatif serta mendukung penuh seluruh rangkaian pengawasan.
“Kami menyadari pentingnya pengawasan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami siap terbuka dan akan menindaklanjuti semua rekomendasi dari Inspektorat,” ujar Muhlis.
Entry meeting ini menjadi awal dari rangkaian pengawasan yang akan berlangsung selama beberapa minggu ke depan, dan hasilnya akan dituangkan dalam laporan resmi sebagai bahan perbaikan.
Saring berharap, hasil pengawasan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tapi dapat benar-benar diterapkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.
“Dengan pengawasan yang tepat, kita bisa mendorong peningkatan pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” tutupnya.
Penulis : Redha
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
