Infrastruktur Samuda Terabaikan, DPRD Desak Aksi Nyata
Intim News
17 Oktober 2025 16:34
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Keluhan soal kerusakan infrastruktur kembali mencuat dari Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS) setelah Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dari Dapil 3, Wahito Fajriannoor, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Kelurahan Samuda Kota. Jumat, 17 Oktober 2025.
Reses yang digelar di salah satu wilayah tertua di MHS itu membuka kembali masalah klasik yang tak pernah tuntas: kondisi jalan lingkungan yang rusak berat dan dibiarkan tanpa perbaikan signifikan selama puluhan tahun. Jalan Bagandung, yang menghubungkan kawasan pemukiman padat penduduk ke pusat aktivitas ekonomi dan sosial, disebut warga sebagai titik paling parah.
Menurut Fajrin, sapaan akrab legislator Partai Demokrat itu, warga mengeluhkan badan jalan yang dipenuhi lubang besar, genangan air, dan permukaan tanah yang terus menurun akibat tidak adanya perbaikan struktural. Kondisi tersebut, kata dia, bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga membahayakan keselamatan warga yang melintas setiap hari.
“Jalan Bagandung ini sudah terlalu lama dibiarkan. Hampir setiap meter berlubang, dan kalau hujan airnya menggenang. Masyarakat sudah bertahun-tahun menunggu perbaikan,” ujar Fajrin menegaskan keluhan warga yang ia terima.
Ia menyebut, berdasarkan penuturan warga setempat, jalan itu terakhir kali mendapat pembangunan pada masa Bupati Didik Salmijardi sekitar tahun 1994–1999. Setelah itu, kata dia, tidak ada peningkatan kualitas yang berarti, bahkan sekadar perbaikan kecil pun jarang dilakukan.
“Itu artinya sudah tiga puluh tahun lebih tidak ada penanganan,” katanya.
Fajrin juga menyinggung janji pemerintah daerah yang disampaikan Bupati Halikinnor beberapa waktu lalu, yang menyatakan bahwa perbaikan jalan di Samuda masuk prioritas pembangunan. Namun hingga kini, menurut pantauan dan laporan masyarakat, realisasi janji tersebut belum terlihat di lapangan.
Ia menilai lambannya perbaikan infrastruktur di Samuda Kota janggal mengingat wilayah itu merupakan kelurahan pertama di Kecamatan MHS dan memiliki jumlah penduduk besar. Keterlambatan pembangunan, kata dia, menunjukkan tidak seimbangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kawasan yang justru berkontribusi besar pada aktivitas ekonomi dan sosial di pesisir Selatan Kotim.
“Samuda Kota ini sejarahnya panjang dan penduduknya padat. Kalau bicara pemerataan pembangunan, wilayah seperti inilah yang seharusnya mendapat prioritas. Bukan sebaliknya dibiarkan rusak bertahun-tahun,” tegasnya.
Masyarakat, lanjut Fajrin, kini berada pada titik jenuh. Selain rawan kecelakaan, kerusakan jalan berdampak pada aktivitas harian mereka—mulai dari anak sekolah, pedagang, hingga pengangkut hasil kebun dan perikanan yang bergantung pada akses darat menuju Samuda dan Sampit.
Fajrin mendesak pemerintah daerah segera menetapkan perbaikan Jalan Bagandung sebagai program prioritas pada tahun anggaran terdekat. Ia menegaskan DPRD siap mengawal usulan tersebut sepanjang pemerintah daerah memberikan komitmen jelas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “Ini bukan sekadar infrastruktur, ini menyangkut keselamatan warga. Pemerintah harus bergerak,” ujarnya.
Warga berharap tahun depan tidak lagi menjadi penantian kosong. Mereka meminta langkah konkret, bukan hanya janji. “Sudah terlalu lama kami menunggu. Kami ingin bukti bahwa pemerintah mendengar suara masyarakat,” kata Fajrin menyampaikan aspirasi warga.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
