INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Rencana pemerintah pusat menghapus tenaga guru honorer di sekolah negeri mulai 2027 dipastikan akan berdampak di Kalimantan Tengah (Kalteng). Pasalnya, hingga kini masih banyak sekolah yang bergantung pada guru honorer untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, M. Reza Prabowo mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari penataan sistem tenaga pendidik yang dilakukan pemerintah pusat.
Pemerintah ingin menghindari munculnya harapan besar dari tenaga honorer terkait pengangkatan menjadi ASN ataupun pegawai negeri.
“Ternyata memang maksud pemerintah ini baik untuk menata kelola supaya tidak ada lagi memberikan harapan-harapan kepada guru-guru kita yang terlalu besar, terus kemudian menjanjikan masuk Pegawai Negeri segala macam,” ujarnya, Selasa, 11 Mei 2026.
Reza mengatakan, kondisi di Kalteng masih cukup kompleks. Jumlah guru sebenarnya cukup banyak, namun penyebarannya belum merata antara wilayah perkotaan dan pedalaman.
Ia menyebut, saat ini jumlah guru SMA, SMK, dan sekolah khusus di bawah kewenangan Pemprov Kalteng mendekati 9.000 orang. Sementara jumlah siswa mencapai sekitar 100 ribu orang.
“Kalau dihitung secara matematika sebenarnya cukup, satu guru bisa menangani sembilan sampai 10 siswa. Tapi kenyataannya tidak seperti itu karena penyebaran guru belum merata,” katanya.
Sebagian besar guru masih memilih bertugas di wilayah perkotaan. Sementara sejumlah sekolah di pedalaman justru mengalami kekurangan guru mata pelajaran tertentu.
Ia mencontohkan SMA Negeri 1 Arut Utara yang hingga kini belum memiliki guru Fisika. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pendidikan.
“Nah ini PR kita. Banyak guru di kota, tapi di desa dan pedalaman masih sedikit,” tandasnya.
Meski begitu, Pemprov Kalteng tetap berupaya mencari solusi agar proses belajar mengajar tetap berjalan maksimal, termasuk melalui sistem pembelajaran digital dan hybrid.
Editor: Andrian