Gubernur Terima Laporan BPKP, Minta Pengawasan Lebih Ketat

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester I Tahun 2025 dan policy brief yang disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, di Rumah Jabatan, Istana Isen Mulang, Palangka Raya. Pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk memperkuat strategi pengawasan pembangunan daerah serta memastikan program prioritas berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Selasa, 21 Oktober 2025).

Gubernur didampingi Plt Sekretaris Daerah, Plt Inspektur, Kepala Diskominfosantik, dan Kepala BKAD Provinsi Kalteng. Ia menegaskan bahwa laporan pengawasan yang disampaikan BPKP merupakan instrumen penting untuk menentukan arah kebijakan strategis pemerintah daerah. Menurutnya, penguatan sinergi antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Kalteng akan memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran, terukur, serta bebas dari penyimpangan dan pemborosan anggaran.

Laporan Eksekutif Daerah Semester I yang diterima memuat hasil pengawasan strategis pada sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian, termasuk progres persiapan program Kartu Huma Betang Sejahtera. Program tersebut merupakan salah satu prioritas daerah dalam memperluas perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu di berbagai kabupaten dan kota.

Selain itu, policy brief yang disampaikan menyoroti pembangunan sistem aplikasi kolaborasi dan monitoring lintas sektoral untuk memperkuat sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Platform tersebut diharapkan menjadi instrumen transparansi data sekaligus alat kendali pelaksanaan program tematik lintas sektor secara real time.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Kejar Tuntas Raperda Penanaman Modal dan PTSP

Gubernur Agustiar dalam sambutannya memberikan apresiasi atas komitmen dan pendampingan BPKP. Ia menegaskan pentingnya penguatan kerja bersama guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas pembangunan. “Kami sangat menghargai sinergi yang terbangun dengan baik selama ini. Pendampingan BPKP sangat penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Gubernur juga menekankan bahwa pemerintah membutuhkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan berbasis hasil. Setiap program prioritas, tegasnya, harus memiliki indikator kinerja jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Ia menyebut tantangan pembangunan saat ini tidak hanya soal serapan anggaran, tetapi kepastian bahwa anggaran menghasilkan perubahan konkret.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur menyinggung perlunya peningkatan disiplin dalam pelaksanaan program prioritas, terutama pada sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi siap membuka ruang koreksi dan pembenahan kebijakan berdasarkan evaluasi BPKP. “Kita ingin semua program berjalan cepat, tepat, dan berdampak. Jika ada yang menghambat, harus segera diperbaiki, bukan dibiarkan,” ujarnya.

Baca Juga:

Antisipasi Gejolak Harga, Kalteng Rencanakan Bangun Jaringan Pasokan Baru

Sementara itu, Kepala BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, menyatakan siap terus mendampingi Pemprov melalui pengawasan adaptif dan kolaboratif. Menurutnya, sinergi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan seperti pengendalian inflasi pangan, penyediaan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ilham menegaskan bahwa BPKP akan memfokuskan pengawasan tematik Semester II Tahun 2025 pada swasembada pangan daerah. Ia menilai agenda tersebut krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan jangka panjang. “Pengawasan yang kuat akan menjadi fondasi keberhasilan swasembada. Kami ingin menyempurnakan tata kelola program sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan resmi laporan LED dan policy brief kepada Gubernur. Pemerintah Provinsi berharap sinergi antara Pemprov dan BPKP terus diperkuat, sehingga pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan berorientasi pada manfaat riil serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.

Baca Juga:

Data Belum Sinkron, Bapperida Kalteng Desak OPD Benahi Input SIPD

Penulis: Redha
Editor: Andrian