Gubernur Kalteng Dorong Penegakan Pajak Perusahaan Tambang

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pertambangan. Penegasan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, saat memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Sektor Pertambangan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (21/10/2025).

Dalam pertemuan resmi yang dihadiri bupati/wali kota se-Kalteng dan pimpinan perusahaan pertambangan, Gubernur menyoroti penurunan dana transfer pusat dalam delapan bulan terakhir yang berdampak langsung pada stabilitas pendapatan daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut langkah terukur untuk memperkuat sumber pendanaan mandiri melalui sektor potensial, terutama pertambangan.

“Semua pihak harus bersinergi mendukung visi pembangunan Kalteng yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat Dayak dan seluruh warga Kalteng menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Agustiar Sabran dalam sambutannya.

Gubernur meminta seluruh perusahaan pertambangan mematuhi kewajiban pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak air permukaan, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Ia juga menginstruksikan perusahaan membeli BBM melalui jalur resmi Wajib Pungut (WAPU), menggunakan kendaraan berpelat KH, dan menyerahkan laporan alat berat secara berkala.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Kejar Tuntas Raperda Penanaman Modal dan PTSP

Selain menaikkan pendapatan melalui pajak, Gubernur menargetkan perbaikan dampak sosial ekonomi. Ia meminta program CSR perusahaan pertambangan diarahkan untuk kebutuhan nyata masyarakat, misalnya pendidikan, kesehatan, peningkatan akses energi, dan bantuan ekonomi produktif.

“Pembangunan daerah tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi memperkuat layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya. Ia kembali menekankan bahwa kehadiran industri pertambangan tidak boleh menyisakan jejak masalah sosial dan lingkungan seperti kerusakan jalan dan polusi tanpa tanggung jawab.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menginstruksikan pembentukan Satgas Optimalisasi PAD di daerah, dilengkapi dukungan sarana operasional. Pemerintah provinsi berkomitmen memberi dukungan penuh kepada kabupaten/kota dalam pengawasan dan penegakan kebijakan.

Baca Juga:

Antisipasi Gejolak Harga, Kalteng Rencanakan Bangun Jaringan Pasokan Baru

Plt Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini adalah momentum penyatuan langkah antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Menurutnya, kolaborasi dan sistem digitalisasi akan membantu menutup kebocoran potensi PAD, menekan tunggakan, serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

Ia juga menekankan peran BUMD seperti Bank Kalteng, PT Jamkrida, dan PT Banama Tingang Makmur, yang disiapkan sebagai penggerak ekonomi daerah di sektor strategis. “BUMD harus menjadi tulang punggung ekspansi ekonomi daerah dengan tata kelola transparan dan akuntabel,” katanya.

Melalui sinergi lintas sektor, peningkatan kontrol fiskal, dan keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan, Gubernur menegaskan komitmen memperkuat fondasi keuangan daerah secara berkelanjutan. “Kalteng harus berdiri kuat dan tidak bergantung pada pusat,” ucapnya.

Baca Juga:

Data Belum Sinkron, Bapperida Kalteng Desak OPD Benahi Input SIPD

Rapat ditutup dengan kesepakatan bersama bahwa optimalisasi PAD sektor pertambangan adalah tanggung jawab moral dan kerja bersama untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.

Penulis : Redha
Editor : Andrian

Baca Juga:

Pendapatan Daerah Berubah, RKPD 2027 Kalteng Disusun Lebih Realistis