INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat fondasi pembangunan daerahnya melalui tata kelola data yang akurat dan terintegrasi. Pada Kamis, 30 Oktober 2025, Pemprov Kalteng menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Data Desa Program Huma Betang Wilayah Timur, yang menegaskan komitmen Gubernur H. Agustiar Sabran untuk memastikan program kesejahteraan unggulan daerah berjalan tepat sasaran.
Meskipun secara resmi Rakor Wilayah Timur ini dibuka sehari sebelumnya (Rabu, 29/10), Gubernur H. Agustiar Sabran tetap memastikan pesannya tersampaikan dengan kuat kepada 394 peserta dari empat kabupaten wilayah timur (Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya) yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur atau pejabat terkait, Gubernur Agustiar Sabran mengajak seluruh pemangku kepentingan—termasuk Kepala Desa, Camat, dan Tenaga Ahli Desa—untuk bersinergi total. Fokus utama sinergi ini adalah pengumpulan dan pemanfaatan data desa yang akurat, mutakhir, transparan, dan terintegrasi.
“Program Kartu Huma Betang merupakan prioritas utama dari visi-misi kami untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kalteng,” tutur Gubernur. “Demi kelancaran dan ketepatan implementasi, kita wajib memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang bersumber dari APBD benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang berhak.”
Program Kartu Huma Betang, yang direncanakan akan mulai direalisasikan penuh pada tahun 2026, mencakup delapan sektor prioritas. Program ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, memastikan tidak ada lagi warga Kalteng—terutama dari keluarga tidak mampu—yang kesulitan mengakses kebutuhan dasar.
Delapan program prioritas yang akan diintegrasikan dalam Kartu Huma Betang ini meliputi Sekolah dan Kuliah Gratis, Kesehatan Gratis Berbasis KTP/BPJS, hingga berbagai bentuk bantuan sosial dan stimulus ekonomi untuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Pada tahun 2025 ini, Pemprov Kalteng fokus pada penguatan validasi dan verifikasi data. Targetnya, sekitar 130.000 Kepala Keluarga (KK) dari kalangan berpenghasilan rendah, seperti buruh, porter, dan pemulung, akan menjadi penerima manfaat utama.
“Kami tidak ingin ada tumpang tindih antara data pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Data desa yang kita kumpulkan harus menjadi dasar bersama, sejalan dengan agenda Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Kalteng,” tegas perwakilan Gubernur.
Rakor dan Sinkronisasi Data Desa ini menjadi langkah nyata Pemprov Kalteng dalam menanamkan spirit kearifan lokal Huma Betang (rumah bersama) ke dalam kebijakan pembangunan.
Hal ini menegaskan bahwa setiap warga Kalteng berhak menikmati akses pembangunan dan layanan berkualitas secara setara, menuju Kalteng yang BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis).
Diharapkan, dengan komitmen kuat Gubernur H. Agustiar Sabran dan dukungan data yang solid, Program Kartu Huma Betang dapat diimplementasikan secara optimal pada tahun 2026, menjembatani kesenjangan sosial, dan mendorong percepatan pembangunan yang merata hingga ke pelosok pedalaman Bumi Tambun Bungai.
Penulis : Redha
Editor : Andrian