Gubernur Agustiar Sabran Komit Perjuangkan Pertambangan Rakyat di Kalteng
Ahmad Suhairi
30 Maret 2026 12:40
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam persoalan pertambangan rakyat.
Hal itu disampaikan saat menghadiri peringatan Dies Natalis ke-72 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dirangkai dengan Seminar Wilayah Pertambangan Rakyat di Hotel Luwansa Palangka Raya, Sabtu, 28 Maret 2026 lalu.
Menurut Agustiar, persoalan pertambangan rakyat di daerah harus diselesaikan dengan kerja sama dan niat bersama dari semua pihak.
Ia menilai tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan jika pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lain memiliki tujuan yang sama.
“Kalau kita ada niat dan bekerja bersama, tidak ada yang tidak mungkin,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, gubernur juga menyinggung pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan daerah, termasuk dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah.
Ia mendorong mahasiswa, khususnya kader GMNI, untuk aktif memberikan kritik dan masukan terhadap program pemerintah.
Namun menurutnya, kritik yang disampaikan harus bersifat membangun dan disertai solusi.
“Kami minta demo, tapi demo yang membangun. Berikan solusi juga,” katanya.
Agustiar juga menjelaskan bahwa pemerintah provinsi saat ini terus berupaya mendorong legalitas wilayah pertambangan rakyat atau WPR.
Menurutnya, keberadaan WPR menjadi kunci dalam menata aktivitas pertambangan rakyat agar lebih teratur dan tidak menimbulkan konflik hukum.
Ia bahkan berencana kembali bertemu dengan Presiden pada awal April untuk membahas persoalan WPR serta tata ruang di Kalteng.
Agustiar menilai jika persoalan WPR dapat diselesaikan, maka penataan sektor pertambangan secara keseluruhan akan lebih mudah dilakukan.
“Kalau WPR itu kuncinya terbuka, yang lain akan lebih mudah,” tuturnya.
Selain itu, ia juga mendorong pengelolaan tambang rakyat melalui sistem koperasi. Menurutnya, model koperasi dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara bersama dalam pengelolaan tambang sehingga hasilnya bisa dirasakan lebih merata.
Dengan luas wilayah yang lebih besar dan dikelola secara kolektif, masyarakat diharapkan bisa memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil.
Melalui kegiatan seminar yang digelar GMNI ini, pemerintah berharap muncul berbagai gagasan baru untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Kalteng.
Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi mahasiswa juga diharapkan dapat terus terbangun demi menciptakan pengelolaan pertambangan yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
