Era AI Mengancam, Dewan Pers Minta Negara Lindungi Karya Jurnalis

INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi RUU Hak Cipta kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kamis 23 April 2026.

Langkah ini menjadi respons atas masifnya penggunaan konten jurnalistik di era digital tanpa izin. Dewan Pers menilai, regulasi yang kuat diperlukan untuk melindungi nilai intelektual dan ekonomi industri media nasional.

Komaruddin menegaskan, karya jurnalistik harus diposisikan sebagai ciptaan yang dilindungi secara hukum karena memiliki nilai strategis bagi publik.

“Perubahan Undang-Undang Hak Cipta harus menjadi momentum memperkuat perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik sebagai bagian dari kekayaan intelektual bangsa,” ujarnya.

Baca Juga:

Fakta Mengejutkan! 1 Juta Anak Indonesia Belum Divaksin, Ini Penyebabnya

Ia juga menyoroti pentingnya pengaturan prinsip *fair use* atau penggunaan wajar, agar perlindungan hak cipta tetap seimbang dengan hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Menurutnya, penggunaan karya jurnalistik harus mempertimbangkan tujuan, substansi yang diambil, serta dampaknya terhadap nilai ekonomi karya asli.

Di sisi lain, Menteri Hukum Supratman menyambut positif usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa karya jurnalistik bukan sekadar informasi harian, melainkan aset intelektual bernilai ekonomi tinggi.

Baca Juga:

Pekerja Rumah Tangga hingga Ojol Didorong Masuk BPJS Ketenagakerjaan

“Karya jurnalistik bukan sekadar informasi yang dibaca sekali lalu berlalu, tetapi merupakan aset intelektual bernilai ekonomi yang wajib dilindungi negara,” tegasnya.

Pemerintah juga menyoroti ancaman baru dari perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), yang berpotensi mengeksploitasi data jurnalistik tanpa izin.

“Di era kecerdasan buatan, data jurnalistik tidak boleh diambil, dilatih, dan dikomersialisasikan tanpa kompensasi yang adil,” lanjut Supratman.

Baca Juga:

Dunia Kerja Tak Lagi Andalkan Ijazah, Kompetensi jadi Penentu

Dalam dokumen yang diserahkan, Dewan Pers mengajukan empat poin utama. Di antaranya, memasukkan istilah “karya jurnalistik” secara eksplisit dalam definisi ciptaan, mempertegas batasan pengambilan berita aktual, serta memperkuat posisi wartawan sebagai pencipta karya lintas format.

Selain itu, Dewan Pers juga mendorong pengaturan masa berlaku hak cipta yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum jangka panjang.

Penguatan regulasi ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan industri media sekaligus memperkuat ekosistem demokrasi di tengah disrupsi digital.

Baca Juga:

UU PPRT Disahkan, LAPMI PB HMI: Kemenangan Martabat Pekerja Rumah Tangga

Editor: Andrian