Eddy Mashamy Dorong Hilirisasi Kelapa Agar Petani Kotim Tak Bergantung Harga Pengepul
Rakhmad Jimmy
13 November 2026 17:49
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Ketergantungan petani kelapa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terhadap penjualan hasil perkebunan dalam bentuk butiran dinilai menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dicarikan solusi. Pasalnya, ketika harga di tingkat pengepul mengalami penurunan, petani tidak memiliki banyak pilihan untuk mempertahankan pendapatan.
Saat ini, harga kelapa dalam di tingkat pekebun hanya berkisar Rp2.000 hingga Rp2.500 per biji. Angka tersebut masih jauh dari harapan petani yang menginginkan harga berada di kisaran Rp3.500 hingga Rp4.000 per biji.
Anggota DPRD Kotim Dapil 3 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Mashamy, menilai kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mulai serius mengembangkan potensi hilirisasi komoditas kelapa.
Menurutnya, Kotim memiliki potensi perkebunan kelapa yang cukup besar dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai ekonomi maksimal apabila hasil panen hanya dipasarkan sebagai bahan mentah.
“Kalau kelapa hanya dijual dalam bentuk butiran, nilai tambahnya masih terbatas. Kita perlu mendorong pengolahan agar petani memiliki peluang mendapatkan hasil yang lebih baik,” ujarnya, Jumat 13 November 2026.
Eddy mengatakan, pengembangan industri pengolahan kelapa dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap fluktuasi harga di tingkat pengepul.
Berbagai produk turunan seperti kopra, minyak kelapa, santan, briket arang hingga pemanfaatan sabut dan tempurung memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
Ia berharap pemerintah daerah mulai memetakan potensi tersebut dengan melibatkan kelompok tani, koperasi, BUMDes hingga pelaku usaha. Dengan demikian, pengembangan usaha tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi juga mampu menciptakan kegiatan ekonomi baru di sekitar sentra perkebunan.
Selain hilirisasi, Eddy juga menyoroti pentingnya memperkuat posisi tawar petani dalam menentukan harga jual. Salah satunya melalui penguatan kelembagaan kelompok tani dan koperasi agar penjualan hasil panen dapat dilakukan secara kolektif.
Menurutnya, penjualan secara bersama dapat membuka peluang mendapatkan harga lebih kompetitif sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap satu jalur pemasaran.
“Petani harus memiliki posisi tawar. Jangan sampai mereka hanya menjadi pihak yang menerima harga tanpa memiliki pilihan lain dalam memasarkan hasil panennya,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemkab Kotim melalui dinas terkait, khususnya Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, melakukan pemantauan terhadap rantai distribusi kelapa. Komunikasi dengan pengepul, pengusaha dan industri pengolahan dinilai penting untuk mencari pola pemasaran yang lebih menguntungkan petani.
Di sisi lain, dukungan infrastruktur perkebunan juga perlu diperhatikan. Mulai dari bantuan bibit unggul, pupuk, peralatan panen, perbaikan jalan kebun hingga kemudahan transportasi untuk memperlancar distribusi hasil produksi.
Eddy turut mendorong pembukaan akses pasar baru di luar daerah melalui kerja sama dengan industri pengolahan maupun pasar antarpulau. Ia juga mengusulkan pembahasan harga acuan yang melibatkan petani, pengepul, pengusaha dan pemerintah agar terbentuk mekanisme perdagangan yang lebih adil.
Ia menegaskan, persoalan harga kelapa tidak cukup diselesaikan dengan menunggu harga pasar kembali membaik. Diperlukan pembenahan dari sisi produksi, pemasaran hingga pengolahan agar komoditas tersebut mampu memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
“Petani kelapa jangan hanya menjadi pemasok bahan mentah. Kita ingin ada nilai tambah yang bisa dinikmati masyarakat sendiri. Dengan begitu, perkebunan kelapa benar-benar menjadi sumber kesejahteraan bagi keluarga petani,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
