INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah terus dikuatkan melalui kolaborasi antara DPRD dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng. Dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalteng membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menyampaikan apresiasi atas sejumlah terobosan dan inovasi yang digulirkan Disdik.
“Saya pribadi memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian dan ide-ide luar biasa yang sudah diwujudkan. Kadis kita masih muda, otomatis pengetahuannya juga lebih update dan membawa banyak hal positif untuk dunia pendidikan di Kalimantan Tengah,” ujar Ansyari.
Ansyari menegaskan, DPRD siap memberikan dukungan penuh terhadap program-program pendidikan yang membutuhkan sinergi lintas lembaga, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda di provinsi ini.
Dalam rapat tersebut, perhatian khusus juga diarahkan pada upaya peningkatan layanan bagi siswa berkebutuhan khusus. Ansyari meminta agar Sekolah Khusus (SKH) mendapatkan perlakuan setara dalam alokasi anggaran dan perhatian kebijakan.
Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan sejauh mana koordinasi antara Disdik dan Kementerian Sosial terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat, yang menjadi agenda prioritas nasional.
Ansyari pun menyoroti pentingnya menghidupkan kembali sekolah-sekolah unggulan yang sempat vakum, seperti eks-SMA 5 Tingang. Menurutnya, sekolah-sekolah ini dapat menjadi pusat pembinaan calon pemimpin masa depan.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Disdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menegaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan inklusif tetap menjadi prioritas meskipun alokasi anggaran untuk SKH masih terbatas.
Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah platform marketplace “BERSINERGI” (Berkah Siswa untuk Negeri), sebagai wadah untuk memasarkan karya siswa berkebutuhan khusus. “Produk-produk seperti lukisan anak tunarungu sangat potensial dijual, bisa diarahkan ke sektor pariwisata atau daerah 3T. Kita bisa mendorong hotel atau café untuk membeli karya mereka,” jelas Reza.
Disdik juga sedang menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai kabupaten/kota, dengan lokasi awal di Kalampangan, Palangka Raya. Langkah ini dilakukan bersama Dinas Sosial Kalteng dengan fokus pada ketersediaan guru dan kepala sekolah.
Selain itu, mulai tahun depan, Disdik akan mendirikan sekolah unggulan di tiga zona wilayah—barat, tengah, dan timur. “Anggarannya sekitar Rp18 miliar per sekolah. Wilayah barat bisa di Kotawaringin, wilayah tengah di Palangka Raya, dan wilayah timur di Barito,” terang Reza.
Terkait dinamika penerimaan siswa baru (SPMB) yang kerap memunculkan polemik setiap tahun, Reza menegaskan komitmennya untuk memastikan proses berjalan adil dan transparan. “Kami sudah edarkan surat imbauan dari Gubernur bahwa SPMB ini gratis. Tidak boleh ada praktik percaloan,” tegasnya.
Dengan terbukanya komunikasi antara legislatif dan eksekutif, diharapkan berbagai program strategis pendidikan di Kalteng dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berkebutuhan khusus.
Seluruh inisiatif ini sejalan dengan visi mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera melalui sistem pendidikan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.
Editor: Andrian