INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan Huma Betang Night yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah inovatif dalam memanfaatkan ruang publik serta memperkuat identitas budaya lokal di Kota Palangka Raya.
Namun demikian, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan penting. Komisi II menekankan perlunya penyesuaian pendekatan administratif dalam pelaksanaan kegiatan budaya semacam ini. “Kegiatan budaya mestinya tumbuh dari kesadaran kolektif yang partisipatif, bukan semata kewajiban birokratis,” ujar Nafsiah, Sabtu (28/6).
Ia menilai, Huma Betang Night tidak hanya menjadi ruang hiburan berbasis budaya, tetapi juga memiliki potensi besar dalam pelestarian nilai-nilai falsafah Huma Betang seperti kebersamaan, keterbukaan, dan persatuan dalam keberagaman. Di sisi lain, acara ini dinilai mampu mendorong pemberdayaan UMKM serta pelaku ekonomi kreatif lokal.
“Komisi II memandang bahwa inisiatif ini selaras dengan pembangunan berbasis identitas daerah dan berpotensi menjadi ikon sosial budaya yang berdampak positif,” katanya.
Nafsiah menekankan bahwa indikator keberhasilan kegiatan semestinya difokuskan pada dampak substansial. Di antaranya peningkatan pendapatan UMKM, keterlibatan aktif komunitas seni, serta kepuasan masyarakat atas kualitas penyelenggaraan dan keamanan ruang publik.
“Output-nya jangan hanya ramai dan viral di media sosial. Tapi harus menyentuh aspek ekonomi, budaya, dan sosial masyarakat secara nyata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan berorientasi hasil. Penyelenggaraan kegiatan semacam ini, kata Nafsiah, harus memastikan setiap rupiah memberikan manfaat konkret, terutama dalam jangka panjang untuk pelestarian budaya dan penguatan ekonomi lokal.
Selain itu, Komisi II memberikan perhatian khusus terhadap aspek teknis di lapangan, khususnya terkait rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Bundaran Besar. Penutupan jalan tanpa mitigasi yang baik, dinilai berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.
“Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah daerah agar menyiapkan skema pengalihan arus yang jelas, area parkir terencana, serta pemasangan rambu dan informasi yang mudah diakses masyarakat,” tambahnya.
Kebersihan, keamanan, dan keterlibatan komunitas juga menjadi perhatian Komisi II. Menurut Nafsiah, aspek-aspek tersebut sangat menentukan keberhasilan Huma Betang Night sebagai ajang kebersamaan yang inklusif, ramah masyarakat, dan berkelanjutan.
“Harapannya, pelaksanaan kegiatan ini terus ditingkatkan kualitasnya melalui perencanaan matang, pelibatan publik secara luas, dan pengelolaan yang profesional,” pungkasnya.
Komisi II, lanjutnya, akan terus mendorong sinergi antara DPRD dan pemerintah provinsi guna mewujudkan pembangunan daerah yang berlandaskan kearifan lokal, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Editor: Andrian