DPRD Kotim Kritik Praktik Tebang Pilih Dalam Penindakan Narkoba
Intim News
4 November 2025 00:04
.
5 menit membaca
INTIMNEWS.COM, SAMPIT, – Keluhan masyarakat terkait dugaan tebang pilih dalam penegakan hukum narkoba di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin menggema.
Tudingan ini muncul khususnya terkait maraknya peredaran narkoba di kawasan belakang eks Bioskop Golden Sampit. Menyikapi masalah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim menyatakan keprihatinan mendalam dan menegaskan akan mengambil langkah tegas. 4/11/2025
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashami, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak kepolisian untuk meminta klarifikasi terkait dugaan tebang pilih yang terjadi.
“Kami akan memanggil pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan. Jika terbukti adanya praktik tebang pilih, kami akan meminta tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat,” ujarnya.
Eddy juga menggarisbawahi bahwa permasalahan narkoba di Kotim bukanlah isu yang bisa dianggap sepele. Ia menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.
“Koordinasi yang baik akan memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif, serta penanganan masalah yang lebih komprehensif,” katanya.
Isu penegakan hukum yang selektif dalam kasus narkoba telah menjadi topik perbincangan panas di kalangan warga Sampit. Di tengah meningkatnya laporan tentang peredaran narkoba di kawasan eks Bioskop Golden, banyak yang merasa aparat hanya berani menindak pengedar kecil, sementara bandar besar tetap bebas berkeliaran. Kritik ini semakin kuat setelah beberapa kejadian yang dinilai mengindikasikan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum.
Eddy Mashami juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja aparat penegak hukum secara berkala untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berjalan adil, tetapi juga transparan.
“Evaluasi ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Hasil evaluasi harus dipublikasikan agar masyarakat bisa melihat secara jelas bagaimana kinerja aparat penegak hukum,” tegasnya.
Tidak hanya itu, DPRD Kotim juga mendorong agar dilakukan program sosialisasi dan edukasi yang lebih luas mengenai bahaya narkoba, terutama kepada generasi muda.
Eddy mengatakan bahwa program ini harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta memanfaatkan media komunikasi yang ada untuk mencapai audiens yang lebih luas. “Keluarga juga harus berperan aktif dalam melindungi anggotanya, terutama generasi muda, dari pengaruh narkoba,” tambahnya.
Menurut Eddy, langkah preventif sangat diperlukan untuk menanggulangi masalah narkoba. Sosialisasi ini, katanya, tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat kesadaran kolektif mengenai dampak negatif narkoba yang merusak tatanan sosial.
“Penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa narkoba bukan hanya ancaman terhadap individu, tetapi juga terhadap keberlanjutan kehidupan sosial yang lebih luas,” ungkapnya.
Sementara itu, masyarakat menuntut transparansi lebih lanjut dalam penanganan kasus-kasus narkoba. Eddy Mashami menyatakan bahwa pihak kepolisian harus lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait perkembangan kasus narkoba, tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mendesak agar informasi tentang perkembangan kasus narkoba diberikan secara berkala kepada masyarakat agar tidak ada lagi rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum,” tegasnya.
Desakan terhadap penegakan hukum yang adil dan merata tanpa tebang pilih semakin menguat. Eddy menekankan bahwa dalam hal ini, semua pelaku tindak pidana narkoba harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa memandang latar belakang sosial atau status individu.
“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Setiap pelaku narkoba, baik pengedar kecil maupun bandar besar, harus mendapatkan hukuman yang setimpal,” ujarnya.
Kasus narkoba di kawasan belakang eks Bioskop Golden di Sampit semakin mendapat perhatian publik setelah ramai diberitakan. Warganet bahkan mengkritik keras tindakan aparat yang dianggap hanya berani menindak pengedar kecil sementara bandar besar tetap tidak tersentuh. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban.
Dalam pertemuan dengan masyarakat setempat, sejumlah warga menyampaikan keresahan mereka mengenai praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.
Beberapa di antaranya mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak ada tindakan nyata terhadap jaringan besar yang mengedarkan narkoba di wilayah tersebut. Mereka menilai bahwa penindakan terhadap pengedar kecil hanya sekedar upaya pencitraan semata.
Eddy Mashami menegaskan bahwa DPRD Kotim tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan semacam itu. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses penegakan hukum di Kotim agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.
“Kami akan terus mendesak agar tidak ada lagi tindakan tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Penting untuk dicatat bahwa masalah narkoba di Kotim sudah menjadi perhatian serius berbagai pihak. Selain DPRD, berbagai organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama juga mengimbau agar penegakan hukum terhadap narkoba dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Mereka berharap agar pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera merespons keluhan masyarakat dengan langkah yang konkret.
Selanjutnya, Eddy Mashami mengingatkan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menangani masalah narkoba. Menurutnya, tanpa adanya sinergi antara aparat, masyarakat, dan tokoh agama, penyelesaian masalah ini akan berjalan lebih lambat. “
Penanggulangan narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab kita bersama,” ujar Eddy.
Kritik terhadap penegakan hukum yang tidak adil ini harus menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih fokus pada pemberantasan narkoba dengan cara yang tepat dan efisien.
Di samping upaya penegakan hukum yang lebih keras, edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba juga harus terus digalakkan untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan dampak destruktif narkoba.
Dengan adanya langkah konkret dari DPRD Kotim dan berbagai pihak lainnya, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat meningkat.
“Kita semua harus bekerja sama untuk memberantas narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi generasi mendatang,” tutup Eddy. (JMY)
Berita Rekomendasi
