INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun. Besarnya dana yang belum disalurkan tersebut menjadi perhatian serius DPRD Kotim karena berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, mengungkapkan, dari total tunggakan tersebut sekitar Rp200 miliar merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan sisanya, sekitar Rp1 triliun, merupakan dana yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.
Menurut Rimbun, potensi DBH tersebut bersumber dari berbagai sektor penghasil, termasuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan seperti bijih besi, bauksit serta batu bara.
Ia menyebut, DPRD bersama pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan agar hak daerah tersebut segera direalisasikan. Sebab, apabila disalurkan, dana itu dapat memperkuat pendapatan daerah dan memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah kabupaten untuk menjalankan program pembangunan.
“DBH kita masih banyak yang belum ditransfer ke daerah. Ini juga perjuangan kami di DPRD bersama pemerintah daerah agar dana itu bisa segera disalurkan,” ujarnya.
Namun, persoalan yang menjadi sorotan DPRD bukan hanya keterlambatan penyaluran. Rimbun juga mempertanyakan transparansi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, dalam menentukan besaran DBH yang menjadi hak masing-masing daerah.
Ia meminta agar formula dan mekanisme penghitungan DBH dibuka secara jelas sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui dasar penetapan jumlah dana yang diterima.
“Kita menuntut kepada Kementerian Keuangan, bagaimana teknis mereka menghitung DBH itu. Ini yang masih dirahasiakan oleh Kementerian Keuangan,” pungkasnya.
DPRD Kotim berharap pemerintah pusat dan provinsi segera memberikan kejelasan terkait penyelesaian tunggakan tersebut. Selain kepastian pembayaran, keterbukaan mekanisme penghitungan dinilai penting agar hak daerah dapat diketahui dan diperjuangkan secara proporsional.
Editor: Andrian