INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Informasi adanya tiga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang diduga positif narkoba dalam pemeriksaan urine mendapat perhatian DPRD setempat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M. Abadi, meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan temuan tersebut. Apabila hasil pemeriksaan telah memastikan adanya ASN yang positif menggunakan narkotika, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, pemeriksaan urine merupakan salah satu langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan. Namun, hasil pemeriksaan juga harus ditindaklanjuti secara serius agar tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial.
“Kalau memang ada ASN yang terbukti positif narkoba, tentu harus ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan, karena ASN merupakan aparatur negara yang seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat,” tegas Abadi.
Ia mengatakan, penyalahgunaan narkoba di lingkungan birokrasi merupakan persoalan serius karena dapat berdampak terhadap kedisiplinan, integritas, serta kualitas pelayanan publik.
Abadi juga meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk memastikan hasil pemeriksaan dan melakukan penanganan sesuai prosedur. Menurutnya, setiap ASN harus mendapatkan perlakuan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk proses pemeriksaan lebih lanjut apabila diperlukan.
“Penanganannya harus jelas dan transparan. Jika terbukti, berikan tindakan sesuai ketentuan. Jangan ada perlakuan berbeda, karena aturan harus berlaku bagi seluruh ASN tanpa terkecuali,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kotim menggelar pemeriksaan urine sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Kotim H. Halikinnor, Wakil Bupati Irawati, serta Pj Sekretaris Daerah Diana Setiawan. Seluruh pegawai di lingkungan Setda turut mengikuti pemeriksaan tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, terdapat tiga ASN yang dikabarkan mendapatkan hasil positif dalam pemeriksaan urine tersebut.
Abadi berharap kegiatan pemeriksaan seperti ini dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya menyasar satu lingkungan kerja. Langkah pencegahan dan penindakan dinilai perlu berjalan beriringan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.
“ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat. Karena itu, kami mendukung upaya pemberantasan narkoba di lingkungan pemerintahan dan berharap setiap temuan ditindaklanjuti secara profesional sesuai aturan,” pungkasnya.
Editor: Andrian