INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Komitmen pemberantasan narkoba harus dimulai dari lingkungan pemerintahan sendiri. Lembaga legislatif sebagai representasi masyarakat dituntut memberikan contoh nyata dengan memastikan seluruh unsur di dalamnya bersih dari penyalahgunaan barang terlarang.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan anggota DPRD maupun aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD yang terbukti menggunakan narkoba.
Penegasan itu disampaikan menyusul pelaksanaan tes urine mendadak terhadap anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD Kotim, Jumat 20 November 2026.
Menurut Rimbun, tes urine tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk keseriusan DPRD dalam mendukung upaya memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerah.
“Ini menunjukkan sinergisitas kita, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten hingga Wakapolda. Kita menginginkan agar peredaran narkoba bisa diberantas. Karena itu, hari ini anggota dan Sekretariat DPRD melaksanakan tes urine sebagai bukti keseriusan kita dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di Kotim,” ujarnya.
Dia menilai, lingkungan pemerintahan harus menjadi bagian terdepan dalam memberikan contoh kepada masyarakat. Karena itu, apabila ada oknum di lingkungan DPRD yang terbukti menyalahgunakan narkoba, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius.
“Kami mohon kepada pemerintah daerah, apabila nantinya ada ASN maupun anggota yang terindikasi menggunakan narkoba, agar tidak diberikan toleransi,” tegasnya.
Rimbun memastikan, DPRD tidak akan tinggal diam apabila ada anggotanya yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkoba. Sebagai pimpinan lembaga, dirinya akan menyampaikan persoalan tersebut kepada fraksi hingga partai politik yang bersangkutan.
Langkah itu dilakukan agar sanksi dapat diberikan sesuai aturan dan mekanisme organisasi partai politik.
“Pasti. Saya sebagai pimpinan lembaga DPRD akan menyurati fraksinya, bahkan sampai ke partainya, untuk meminta agar diberikan sanksi apabila ada anggota DPRD yang terbukti menggunakan narkoba,” tandasnya.
Dia berharap pelaksanaan tes urine tersebut menjadi pengingat bagi seluruh unsur pemerintahan bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja masing-masing.
Editor: Andrian