DPRD Kotim Desak Pertamina Tegas Usut Pelangsir BBM

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Dugaan praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang kembali mencuat di Sampit memicu reaksi keras kalangan legislatif. Sorotan publik terhadap video viral pengendara motor yang diduga mengisi Pertalite berulang kali di salah satu SPBU mencerminkan lemahnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kotawaringin Timur (Kotim).

Anggota Komisi II DPRD Kotim, Hendra Sia, menilai kasus tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyentuh persoalan kebijakan publik dan hak masyarakat. Ia menegaskan, Pertamina wajib bertanggung jawab atas kekacauan distribusi yang selama ini terjadi akibat lemahnya kontrol di lapangan. Menurutnya, situasi semacam ini telah berulang kali terjadi tanpa penyelesaian yang tegas.

“Pengawasan masih sangat lemah dan membuka peluang oknum pelangsir beraksi secara terang-terangan. Ini merusak keadilan distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya tepat sasaran. Pertamina harus menindak tegas SPBU yang lalai atau sengaja membiarkan praktik seperti itu,” ujar Hendra, Jumat, 24 Oktober 2025.

Hendra menekankan bahwa pembiaran terhadap kondisi tersebut bukan hanya merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi, tetapi juga menciptakan keresahan sosial dan memperparah antrean panjang di SPBU, terutama saat pasokan terbatas. Ia meminta Pertamina dan aparat penegak hukum turun langsung melakukan inspeksi rutin dan penindakan di lapangan.

Baca Juga:

Lambatnya Listrik Pulau Hanaut, DPRD Kotim Desak PLN Cepat Realisasikan Janji

“Kalau kondisi ini terus didiamkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem penyaluran BBM bersubsidi. Dampaknya bisa jauh lebih serius dari sekadar antrian panjang. Ini soal keadilan dan kredibilitas institusi,” kata politisi Partai Perindo dari Daerah Pemilihan 5 itu.

Sebelumnya, video dugaan pelangsiran yang beredar luas memperlihatkan seorang pengendara motor mengisi Pertalite hingga tiga kali dalam satu kunjungan di SPBU di kawasan Sampit. Aksi itu memicu kecaman warga karena bertolak belakang dengan kebijakan pembatasan pembelian yang selama ini diberlakukan secara ketat kepada masyarakat umum.

Namun, ketika dimintai klarifikasi atas kejadian tersebut, manajemen Pertamina di wilayah Sampit justru memilih bungkam. Pengawas Operasional Depot Pertamina Sampit hanya memberikan jawaban singkat tanpa penjelasan substansi.

Baca Juga:

DPRD Kotim Geram, Proyek Listrik Desa Tertahan Gara-gara Lambannya Izin Perusahaan

“Kalau terkait SPBU, bisa konfirmasi ke fungsi retail ya, di SBM-nya,” ujarnya, Rabu 22 Oktober 2025. Sikap serupa ditunjukkan Sales Branch Manager (SBM) Retail Pertamina Sampit yang tidak merespons permintaan konfirmasi.

Sikap tertutup Pertamina ini memperkuat kekecewaan masyarakat. Muldi, salah satu warga Sampit, menyebut kasus tersebut bukan kejadian pertama dan ia mengkritik lemahnya pengawasan yang membuat praktik pengisian berulang semakin merajalela.

“Sudah sering terjadi tapi seperti dibiarkan. Sementara masyarakat biasa dibatasi hanya Rp 50.000 sekali isi,” ujarnya.

Baca Juga:

PT BGA Siap Terbitkan Izin Melintas untuk Pembangunan Listrik PLN ke Desa Selucing

Muldi mengaku pernah melihat langsung pengendara yang dapat melakukan pengisian berulang tanpa kendala, sementara masyarakat harus mengantre panjang.

“Masyarakat jadi bertanya, di mana fungsi pengawasan Pertamina selama ini? Kalau begini terus, kepercayaan publik akan habis,” katanya dengan nada kecewa.

Sorotan publik terhadap kasus ini kembali membuka urgensi pembenahan sistem kontrol distribusi BBM bersubsidi. Hendra menegaskan, DPRD akan memanggil Pertamina dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan serta mendorong penindakan konkret terhadap SPBU yang terbukti lalai.

Baca Juga:

Komisi I DPRD Kotim Pastikan 12 Desa Masuk Program Listrik 2025

“Kami ingin memastikan tidak ada pembiaran sistematis. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.

Editor: Andrian