DPRD Kawal Penggunaan APBD Murung Raya

INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah, menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2025 yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Murung Raya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah harus menjadi penguat komitmen dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat, 29 Mei 2025. Acara itu dihadiri para kepala daerah se-Kalimantan Tengah bersama pimpinan DPRD masing-masing daerah.

LHP secara resmi diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, kepada pemerintah daerah yang kembali memperoleh opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk Kabupaten Murung Raya.

Dalam kesempatan tersebut, Dina Maulidah menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Ia menilai, opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

WTP 2025 Diraih, DPRD Minta Pelayanan Publik Ditingkatkan

“Alhamdulillah, LKPD 2025 Murung Raya kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pemerintah daerah,” ujar Dina.

Meski demikian, Dina menegaskan bahwa capaian WTP tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana kualitas tata kelola terus ditingkatkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia menyoroti bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan publik, terutama dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan, serta perbaikan layanan dasar masyarakat.

Baca Juga:

Legislator PDIP Murung Raya Salurkan Sapi dan Kambing Kurban

“Sebagai Wakil Ketua I DPRD, kami berharap pengelolaan APBD benar-benar berpihak pada masyarakat dan memberikan manfaat seluas-luasnya,” kata Dina.

Dina juga menegaskan peran DPRD sebagai lembaga pengawas akan terus diperkuat dalam memastikan setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran berjalan sesuai aturan. Fungsi pengawasan tersebut, menurutnya, menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Ia menambahkan, DPRD tidak hanya berkepentingan pada capaian administratif seperti opini WTP, tetapi juga pada dampak nyata dari penggunaan anggaran terhadap kehidupan masyarakat.

Baca Juga:

DPRD Ajak Warga Perkuat Solidaritas di Idul Adha

Menurut Dina, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan anggaran. Tanpa itu, kata dia, tata kelola pemerintahan yang baik hanya akan berhenti pada laporan formal.

Ia juga menilai bahwa kegiatan penyerahan LHP LKPD merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance antara lembaga pemeriksa dan pemerintah daerah. Proses ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam koridor yang benar.

Dina berharap capaian WTP tahun ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih profesional, bersih, dan terpercaya.

Baca Juga:

DPRD Murung Raya Dorong Penguatan Nilai Keagamaan di Iduladha

“Capaian ini harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kinerja dan memastikan pelayanan publik semakin baik,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Bupati Murung Raya Heriyus, Asisten III Setda Andry Raya, Kepala BPKAD Mizam Chandrapati, serta sejumlah pejabat daerah lainnya yang mendampingi proses penyerahan LHP. (Jmy/Maulana K)