DPRD Kalteng Minta Pejabat Baru Genjot PAD dan Perbaiki Tata Kelola Keuangan

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freedy Ering, menyambut positif pelantikan dan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada Kamis, 25 Juni 2026. Ia menilai rotasi jabatan tersebut merupakan langkah yang wajar dalam dinamika organisasi pemerintahan.

Yohannes mengatakan perombakan struktur pejabat merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi. Menurut dia, rotasi jabatan diperlukan untuk meningkatkan kinerja serta efektivitas pelayanan publik.

“Rotasi jabatan adalah hal yang wajar dalam organisasi pemerintahan. Ini penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi,” ujarnya.

Ia menilai penempatan sejumlah pejabat baru telah disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini. Beberapa posisi strategis diisi oleh pejabat yang dinilai memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai.

Baca Juga:

Reses ke Desa Terantang, Abdul Hafid Cek Proyek Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu

Menurut Yohannes, penugasan pejabat di Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah menjadi langkah yang tepat. Kedua instansi tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

Ia menyebut pejabat yang ditunjuk di dua instansi tersebut merupakan figur berpengalaman. Rekam jejak mereka dinilai dapat mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“Penempatan pejabat di Bapenda dan BKAD sudah tepat. Mereka memiliki pengalaman dan kredibilitas yang baik,” katanya.

Baca Juga:

Jalan Rusak hingga Ancaman Karhutla, Ini Tujuh Aspirasi Warga Telaga Baru ke Abdul Hafid

Yohannes menambahkan kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan, terutama akibat penurunan pendapatan. Situasi tersebut membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengambil langkah strategis.

Menurut dia, pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi sumber pendapatan yang ada.

Ia juga mendorong agar dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan daerah. Selain itu, inovasi kebijakan dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Baca Juga:

Abdul Hafid Reses ke Telaga Baru, Rp1,09 Miliar Program Pembangunan Dikawal hingga Terealisasi

“Perlu ada langkah konkret untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi maupun inovasi,” ujarnya.

Selain fokus pada peningkatan pendapatan, Yohannes menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang berkualitas. Tata kelola keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ia menilai pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, penggunaan anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Baca Juga:

Target Kekayaan Daerah Kalteng 2027 Naik Rp57,45 Miliar, Tembus Rp100 Miliar

Yohannes berharap pejabat yang baru dilantik mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat terus terjaga.

Menurut dia, pengalaman yang dimiliki para pejabat tersebut menjadi modal penting dalam menjalankan tugas. Profesionalisme dan integritas menjadi kunci dalam mengelola keuangan daerah.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah. Kerja sama yang baik diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana.

“Dengan pengalaman yang dimiliki, kami berharap tata kelola keuangan semakin baik, transparan, dan akuntabel,” katanya.

DPRD Kalteng, kata Yohannes, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal itu dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Editor : Maulana Kawit