DPRD Kalteng Dorong Pemerataan Layanan Dasar hingga Daerah Terpencil
Intim News
16 Juni 2026 20:40
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti masih belum meratanya layanan dasar di sejumlah wilayah pelosok. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dinilai menjadi persoalan yang hingga kini masih banyak dikeluhkan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, mengatakan berbagai aspirasi yang diterima dari masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan dasar warga di daerah terpencil belum sepenuhnya terpenuhi.
Menurut dia, persoalan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Memang hal-hal seperti ini masih ada, terutama di daerah pelosok. Soal jalan, guru, dan tenaga kesehatan masih sangat kurang di sana dan masih sering dikeluhkan masyarakat. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah,” kata Nafsiah, Selasa (16/6/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan akses jalan masih menjadi hambatan utama bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Kondisi itu tidak hanya menyulitkan mobilitas warga, tetapi juga berdampak terhadap distribusi barang dan aktivitas perekonomian.
Selain persoalan infrastruktur, kekurangan tenaga pendidik juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Menurutnya, pemerataan guru sangat penting untuk memastikan seluruh anak di Kalimantan Tengah memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Di sektor kesehatan, Nafsiah menilai masih terbatasnya tenaga medis di sejumlah daerah turut memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu keluhan yang sering disampaikan warga kepada DPRD.
“Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas agar masyarakat di wilayah terpencil dapat menikmati layanan publik yang setara dengan daerah lain.
Menurut Nafsiah, upaya tersebut memerlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai kebutuhan di lapangan.
“Persoalan seperti ini perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di daerah,” tuturnya.
Ia berharap seluruh aspirasi yang telah dihimpun melalui berbagai kegiatan DPRD tidak berhenti sebagai bahan masukan semata, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang tepat sasaran.
Dengan langkah yang terencana dan berkelanjutan, kualitas pelayanan publik di wilayah pelosok diharapkan terus meningkat, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Tengah.
Nafsiah menambahkan, peningkatan akses infrastruktur, pemerataan tenaga pendidik, serta penguatan layanan kesehatan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.**
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
