DPRD Desak Pusat Benahi Jalan Negara di Kalteng
Intim News
8 Oktober 2025 12:08
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Keluhan masyarakat terkait rusaknya ruas jalan di berbagai daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menguat. Kondisi jalan yang tak kunjung membaik dinilai menghambat aktivitas ekonomi warga, mulai dari distribusi hasil bumi hingga akses menuju layanan pendidikan dan kesehatan. Keluhan tersebut kini menjadi sorotan serius Komisi IV DPRD Kalteng.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, menegaskan bahwa kerusakan jalan yang masih banyak ditemui bukan hanya persoalan daerah, melainkan tanggung jawab pemerintah pusat. Pasalnya, sebagian besar ruas jalan yang rusak tercatat sebagai jalan negara.
Menurut Lohing, regulasi tersebut menempatkan kewenangan pemeliharaan dan perbaikan sepenuhnya pada pemerintah pusat. Jika anggaran pusat dikurangi, dampaknya secara langsung dirasakan masyarakat di Kalteng yang menggantungkan kegiatan ekonomi pada akses jalan darat.
Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir dana pemerintah pusat untuk perbaikan jalan di Kalteng turun drastis. Dari sebelumnya sekitar Rp1 triliun per tahun, kini nilai tersebut bahkan tidak mencapai sepertiga.
“Dengan wilayah seluas Kalimantan Tengah dan ribuan kilometer jalan yang harus dirawat, angka itu jelas tidak cukup,” ujarnya, Sabtu, 8 November 2025.
Lohing juga menyoroti kondisi geografis Kalteng yang tidak dapat disamakan dengan daerah lain. Tanah gambut, curah hujan yang tinggi, serta akses pedalaman yang berat menambah biaya pembangunan dan perawatan infrastruktur. Dengan karakteristik tersebut, pemotongan anggaran dinilai tidak masuk akal.
Menurutnya, Kalteng seharusnya mendapat perhatian khusus, bukan pengurangan anggaran. “Kalau dananya dipangkas, bagaimana kita mau mengejar ketertinggalan?. Wilayah kita membutuhkan pendekatan pembangunan berbeda,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Untuk menyikapi persoalan itu, Komisi IV DPRD Kalteng menjadwalkan koordinasi bersama Balai PUPR dan Pemerintah Provinsi Kalteng guna menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung ke Kementerian PUPR.
Ia menilai tidak bisa ada kompromi jika menyangkut infrastruktur dasar. Jalan, katanya, merupakan urat nadi ekonomi yang menentukan mobilitas masyarakat, pemasaran hasil produksi, hingga harga barang kebutuhan sehari-hari.
Lohing menegaskan bahwa DPRD Kalteng akan terus mengawal isu tersebut sampai pemerintah pusat memberikan langkah konkret. Ia berharap dukungan anggaran yang lebih besar mampu mewujudkan pemerataan infrastruktur jalan hingga pelosok sehingga masyarakat tidak lagi merasa terisolasi dari pembangunan.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
