DP3APPKB Kalteng Gelar Rakor Percepatan Pembangunan Kesetaraan Gender 2025
Intim News
19 November 2025 21:23
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menegaskan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kesetaraan Gender Tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan berbagai regulasi nasional maupun daerah.
Kegiatan ini merujuk antara lain pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender.
“Tujuan rakor ini adalah menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan kesetaraan gender antara provinsi dan kabupaten/kota, memperkuat peran OPD penggerak dan Pokja PUG, serta meningkatkan kapasitas teknis peserta dalam memahami indikator Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender,” ujar Linae, Rabu (19/11/2025).
Ia menekankan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender membutuhkan koordinasi yang baik antara seluruh perangkat daerah.
Baca Juga:
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan perspektif gender secara konsisten,” tambahnya.
Kegiatan rakor menghadirkan empat narasumber, antara lain dari Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, DP3APPKB Provinsi, serta Fasilitator PUG.
Materi yang disampaikan mencakup arah kebijakan pembangunan kesetaraan gender, strategi implementasi PUG, serta praktik baik pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
“Rakor ini diikuti sekitar 60 peserta dari Bappeda serta Dinas P3APPKB kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Kehadiran peserta dari berbagai sektor diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor,” jelas Linae.
Ia menekankan pentingnya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender sebagai pedoman bagi OPD dan Pokja PUG di seluruh kabupaten/kota.
“Rencana aksi ini menjadi acuan dalam merencanakan, menganggar, dan mengevaluasi program pembangunan yang responsif gender,” tambahnya.
Rakor juga menjadi forum untuk berbagi pengalaman dan praktik baik antar-perangkat daerah dalam memperkuat kesetaraan gender.
Peserta dibekali pengetahuan tentang indikator PUG, cara mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran, serta teknik monitoring dan evaluasi program yang adil dan inklusif.
Linae menekankan bahwa keberhasilan PUG sangat bergantung pada komitmen pimpinan OPD dan koordinasi yang efektif di tingkat kabupaten/kota.
“Pengarusutamaan gender bukan tanggung jawab satu dinas saja, tetapi semua pihak harus berperan aktif dalam memastikan program pembangunan adil dan merata,” ujarnya.
Rakor Pembangunan Kesetaraan Gender ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya.
Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah provinsi berharap implementasi PUG dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.
Rakor ditutup dengan pembahasan rencana tindak lanjut dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan kesetaraan gender di seluruh kabupaten/kota.
Penulis : Suhairi
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
