Disdik Kalteng Ubah Skema Seragam Gratis, Siswa Kurang Mampu Jadi Prioritas

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan program seragam sekolah gratis tetap berlanjut pada 2026. Namun, penyalurannya kini diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar bantuan lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, saat menerima audiensi Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Kalimantan Tengah (P3K) di Aula Pintar Disdik Kalteng, Senin, 7 Juli 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Aliansi P3K, Joseph F.J.W., mempertanyakan mekanisme pembagian seragam gratis. Pasalnya, di lapangan masih ditemukan siswa yang hanya menerima sebagian bantuan, seperti sepatu atau satu jenis seragam.

Menjawab hal itu, Reza menjelaskan, perubahan mekanisme dilakukan setelah adanya arahan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, agar bantuan lebih berpihak kepada siswa yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga:

Kapuas Jadi Klaster Inti Pangan, Gubernur Kalteng Salurkan Puluhan Alsintan

“Tahun kemarin sudah kita bagikan kepada siswa yang masuk SMA, SMK maupun SKH. Tahun ini Bapak Gubernur juga menggratiskan lagi seragam untuk seluruh siswa baru. Namun setelah kami laporkan, Bapak Gubernur meminta agar bantuan diprioritaskan kepada siswa dari keluarga tidak mampu,” ujarnya.

Ia menyebut, siswa baru dari keluarga kurang mampu akan menerima empat jenis seragam, yakni putih abu-abu, batik, pramuka, dan olahraga, serta satu pasang sepatu. Sementara itu, siswa baru dari keluarga mampu hanya menerima seragam batik dan olahraga.

Reza menjelaskan, seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu yang tidak diberikan kepada siswa mampu akan dialihkan kepada siswa kelas XI dan XII dari keluarga kurang mampu.

Baca Juga:

Panen Raya di Kapuas, Kapolda: Kalteng Harus Jadi Lumbung Pangan Nasional

“Seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu yang tidak dibagikan kepada siswa baru dari keluarga mampu akan dialihkan kepada siswa kelas XI dan XII yang juga berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi adil itu bukan berarti semua harus sama,” tegasnya.

Reza menambahkan, pendataan penerima bantuan dilakukan secara bersama dengan melibatkan kepala sekolah, kepala desa, damang, hingga mantir adat. Langkah itu dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh siswa yang benar-benar membutuhkan.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Panen Raya di Kapuas, Gubernur Resmikan Pembangunan Dermaga Water Front City