Dari Drainase hingga ODOL, DPRD Palangka Raya Bawa Segudang Persoalan ke DPR RI

INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Keterbatasan fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah, termasuk Kota Palangka Raya. Kondisi tersebut mendorong sejumlah Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya melakukan kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya yang dinilai membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN daerah pemilihan Kalteng, Muhammad Syauqie, menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, komunikasi antara DPRD daerah dan DPR RI penting untuk memastikan persoalan infrastruktur di daerah dapat dikawal sesuai kewenangan masing-masing.

“Sebagai Komisi yang membidangi infrastruktur, perhubungan, dan pembangunan daerah, kami menyambut baik pertemuan ini. Banyak hal yang perlu kita komunikasikan agar kebutuhan pembangunan di daerah dapat dikawal bersama,” kata Syauqie.

Baca Juga:

Asap Karhutla Kalteng jadi Sorotan DPR RI, Pemerintah Diminta Perkuat Perlindungan Warga

Salah satu persoalan yang dibahas yakni kebutuhan penanganan dan normalisasi saluran drainase di Palangka Raya. Infrastruktur drainase menjadi perhatian karena berkaitan dengan upaya mengurangi genangan ketika hujan.

Selain drainase, kondisi landasan pacu bandara yang mengalami genangan saat hujan juga turut menjadi pembahasan. Menurut Syauqie, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut kelancaran dan keselamatan aktivitas penerbangan.

Pembahasan juga mencakup perbaikan jalan serta penanganan kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih atau over dimension over loading (ODOL). Kendaraan jenis tersebut dinilai berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan apabila tidak ditangani secara serius.

Baca Juga:

Kunjungi Penerima BSPS di Palangka Raya, Syauqie: Ini Bukti Negara Hadir

“Selain perbaikan jalan, kami juga membahas persoalan ODOL yang berpotensi merusak jalan dan jembatan. Ini harus menjadi perhatian bersama agar pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan tidak cepat mengalami kerusakan,” ujarnya.

Persoalan karhutla dan dampak kabut asap terhadap sektor transportasi juga menjadi bagian dari pembahasan. Syauqie mengatakan, kabut asap berpotensi menurunkan jarak pandang sehingga dapat mengganggu jadwal penerbangan dan aspek keselamatan penerbangan di Kalimantan Tengah.

Ia berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat menyiapkan dokumen teknis, administrasi, data pendukung, serta rekomendasi yang diperlukan untuk memperkuat usulan pembangunan kepada pemerintah pusat.

Baca Juga:

DPW Tani Merdeka Kalteng Bahas Masa Depan Pertanian Bersama DPR RI

Menurutnya, kelengkapan dokumen dan data menjadi bagian penting agar setiap kebutuhan daerah dapat dikawal secara lebih efektif dan memiliki dasar yang kuat dalam pembahasan di tingkat pusat.

“Sebagai perwakilan masyarakat Kalimantan Tengah di Komisi V DPR RI, kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mengawal sesuai kewenangan yang kami miliki agar Kalimantan Tengah terus mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” tegas Syauqie. (**)

Editor: Andrian

Baca Juga:

Komisi II DPR RI Siapkan Dasar Hukum Baru bagi Lima Kabupaten di Kalteng