Cegah Program Tumpang Tindih, DPRD Kalteng Dorong Sinkronisasi Pusat-Daerah

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menilai keselarasan program pemerintah pusat dan daerah penting untuk mencegah pemborosan anggaran.

Pernyataan itu disampaikan setelah adanya dorongan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan program pembangunan.

Menurut Ansyari, anggaran negara harus dikelola secara hati-hati dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Ini harus digunakan sebaik-baiknya,” kata Ansyari kepada wartawan, Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

Dua Wakil Rakyat ini Kompak Kawal Aspirasi Warga Pesisir Kotim

Ia mengatakan upaya menjaga transparansi dan efisiensi anggaran merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum, termasuk KPK, memiliki peran untuk mendorong pemerintah daerah memperbaiki pengelolaan anggaran.

“Ini adalah bagian dari tugas salah satu aparat penegak hukum, yang salah satunya mungkin KPK, bagaimana bersinergi dengan pemerintah daerah sehingga penganggaran itu lebih transparan dan efisien,” ujarnya.

Ansyari mengatakan sinkronisasi program dibutuhkan agar kebijakan pembangunan pemerintah pusat tidak berjalan terpisah dengan program pemerintah daerah.

Baca Juga:

Jalan Sampit-Samuda Dikupas, Abdul Hafid Desak Pengaspalan Dipercepat

Menurut dia, keselarasan tersebut dapat mengurangi risiko munculnya program yang memiliki sasaran serupa tetapi dikerjakan oleh instansi berbeda dengan penggunaan anggaran masing-masing.

Dengan perencanaan yang terintegrasi, kata Ansyari, pemerintah dapat menghindari pembiayaan yang tidak perlu dan mengoptimalkan anggaran untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Tujuannya untuk efisiensi, sehingga tidak berpecah-pecah,” katanya.

Baca Juga:

Reses ke Desa Terantang, Abdul Hafid Cek Proyek Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu

Ia memberikan gambaran bahwa program pemerintah pusat dengan sasaran tertentu semestinya dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dalam menyusun program turunannya.

“Misalkan program pemerintah pusat ini tujuannya lebih ke ‘A’, kemudian pemerintah provinsi atau daerah secara turunannya bisa mengacu ke program pemerintah pusat tersebut,” ujar Ansyari.

Menurut dia, pola tersebut akan membuat perencanaan pembangunan lebih terarah. Pemerintah daerah tetap dapat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan wilayah, tetapi tidak kehilangan arah dari sasaran pembangunan nasional.

Baca Juga:

Jalan Rusak hingga Ancaman Karhutla, Ini Tujuh Aspirasi Warga Telaga Baru ke Abdul Hafid

Ansyari mengatakan keselarasan visi dan program kerja kini menjadi perhatian baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif Kalimantan Tengah.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menurut dia, juga diperlukan agar setiap kebijakan dapat dijalankan secara berjenjang dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun penggunaan anggaran.

“Kami pikir itu menjadi perhatian, sehingga dalam kemajuan daerah itu sangat terstruktur dan terencana,” tuturnya.

Ia berharap koordinasi yang lebih solid antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dapat membuat pembangunan Kalimantan Tengah berjalan lebih efektif.

Keselarasan program, transparansi, dan efisiensi anggaran dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara terencana.**

Editor  : Maulana Kawit