BPK RI Tinjau Pengelolaan Aset Katingan, Wabup Firdaus: Kami Siap Bekerja Sama
Bitro
29 Agustus 2025 04:37
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kunjungan ini dalam rangka entry meeting pemeriksaan kinerja pendahuluan efektivitas manajemen aset tahun 2024 hingga semester I tahun 2025. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Katingan, Rabu (28/8/2025).
Wabup Firdaus menyambut baik langkah tersebut. Ia menegaskan Pemkab Katingan siap mendukung penuh jalannya pemeriksaan dengan menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan tim auditor BPK.
“Kami menyadari pengelolaan aset daerah sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kami siap bekerja sama agar proses ini berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi konstruktif,” kata Firdaus.
Rombongan BPK RI dipimpin oleh Dodik Achmad Akbar. Dalam kesempatan itu, BPK menyampaikan tujuan pemeriksaan adalah menilai sejauh mana pengelolaan aset daerah dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya pemeriksaan akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan aset milik Pemkab Katingan.
“Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan bisa memberi rekomendasi perbaikan bagi tata kelola aset daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Dodik Achmad Akbar menekankan pentingnya keterbukaan dan kerja sama dari seluruh perangkat daerah. Ia menegaskan pemeriksaan ini bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan menghasilkan evaluasi yang objektif.
“Pemeriksaan ini bertujuan memberi gambaran menyeluruh tentang efektivitas pengelolaan aset. Hasilnya diharapkan membantu pemerintah daerah meningkatkan kinerja, efisiensi, serta akuntabilitas,” jelas Dodik.
Dengan entry meeting ini, pemeriksaan pendahuluan resmi dimulai. Tim auditor akan bekerja dalam beberapa waktu ke depan untuk mengumpulkan data serta melakukan analisis di lapangan.
“Pemkab Katingan komitmennya memperbaiki tata kelola keuangan dan aset daerah. Hal itu dinilai
sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kepercayaan publik sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
